Repotnya Menamai Semburan Lumpur

Selasa, 06 Maret 2007 | 10:17 WIB

Sejak lumpur menyembur dari sumur Banjar Panji-1 miliknya pada 29 Mei 2006, Lapindo Brantas Inc. repot bukan kepalang. Repot bukan sekadar menghentikan semburan, tapi juga memberi nama lumpur yang sudah melumat 13 desa di Sidoarjo dan memaksa 25 ribu keluarga menjadi pengungsi sampai hari ini.

Divisi Humas perusahaan pengeboran minyak itu, baik di Jakarta maupun Surabaya, rupanya tak cukup memadamkan berita lumpur di media massa setiap hari. Sebuah tim Humas baru di luar Lapindo dibentuk dan dipimpin seorang dosen dari Universitas Airlangga, Surabaya. Bermarkas di Hotel Shangri-La, tim ini bertugas "memandu" berita di media.

Keriuhan aktivitas kehumasan makin terasa saat pemerintah membentuk Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo pada September 2006. Tim yang bermarkas di lantai 12 Hotel Somerset, Surabaya, ini juga bukan hanya sibuk membangun tanggul, tapi bahkan menerbitkan buletin Media Center Lusi, yang kini memasuki edisi ke-13.

"Agar masyarakat tidak mendapat informasi yang simpang-siur," kata juru bicara Tim Nasional, Rudi Novrianto. Mantan wartawan majalah Tempo dan Gatra ini tercatat di jajaran redaksi bersama Ketua Pelaksana Tim Nasional Basuki Hadimuljono di buletin itu.

Seorang sumber Tempo menyebutkan rata-rata gaji anggota tim Humas dalam kasus lumpur bisa mencapai Rp 20 juta per bulan. Menanggapi besaran honor ini, Rudi menolak berkomentar. Dia hanya memastikan bahwa aktivitas kehumasan selama ini dilakukan untuk menghindari kesimpangsiuran informasi.

Lewat media itulah istilah "lumpur Sidoarjo" muncul untuk mengganti "lumpur Lapindo". Menurut pengacara Lapindo, Trimoelja D. Soerjadi, istilah "lumpur Lapindo" cenderung tendensius. Alasannya, belum ada keputusan hukum yang menetapkan Lapindo sebagai penyebab semburan lumpur. "Istilah itu memvonis Lapindo seakan bersalah," katanya.

Lain Trimoelja, lain pula Bupati Sidoarjo Win Hendrarso. Istilah "lumpur Lapindo" dia gunakan saat berada di depan korban lumpur. Tapi, ketika berdiskusi dengan pemerintah ataupun manajemen Lapindo, Win lebih suka menyebut lumpur Porong atau Sidoarjo. Cara ini juga digunakan oleh Gubernur Jawa Timur Imam Utomo.

Dua istilah itu juga digunakan ahli geologi dari Institut Teknologi Bandung, Andang Bachtiar. Tapi mantan Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia ini mengaku lebih sreg menggunakan istilah lumpur Lapindo Brantas Inc. Alasannya, lumpur itu muncrat akibat mata bor milik Lapindo yang bekerja di sumur Banjar Panji-1.

Adapun warga 13 desa yang menjadi korban semburan lumpur lebih tegas dengan menyebut istilah lumpur panas Lapindo. Di berbagai spanduk unjuk rasa, seperti milik warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera, mereka dengan tegas dan jelas menulis penyebab hidup jadi sengsara: lumpur panas Lapindo.

SUNUDYANTORO