Upaya Pembubaran Golkar Tidak Proporsional

Jum'at, 29 Juni 2001 | 14:52 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Pertahanan Mahfud MD menilai, upaya pembubaran Partai Golkar tidak proporsional. Menurutnya, Golkar bukan satu-satunya partai yang melakukan pelanggaran dalam pemilu. Demikian dikatakan Mahfud kepada wartawan dalam jumpa pers di Departemen Pertahanan, Jakarta, Jumat (29/6) siang.

Sebagai mantan Ketua Pengawas Pemilu, Mahfud mengaku tahu benar bahwa semua partai melakukan pelanggaran. Karena itu, pelanggaran tersebut tidak serta merta mengharuskan pembubaran partai. Ia tetap berpegang pada perkataannya beberapa waktu lalu bahwa Golkar menggunakan sekitar Rp 90 miliar dana Bulog. Namun, ia mengungkapkan hal itu tidak dalam konteks pembubaran partai.

Ceritanya, dalam sebuah forum akademik di Universitas Kendari, 2 Februari lalu, ia ditanya oleh sekitar 12 pesera, apa alasan Presiden tidak mundur, padahal terlibat penyelewengan dana Bulog. "Saat itu, saya jawab singkat saja, kalau soal dana Bulog, Presiden baru 35 miliar sudah patut diduga, sedangkan Golkar 90 miliar, dan itu keterangan seorang menteri yang juga menjabat sebagai Kabulog, dalam sidang resmi," urainya. Karena itu, ia heran pernyataan singkat itu justru menjadi berita besar.

Meskipun Golkar memiliki citra negatif di kalangan masyarakat, namun harus diakui partai tersebut pemenang kedua dalam pemilu 1999 lalu. Selain itu, paparnya lebih lanjut, jika dihitung dengan seksama dari sudut pandang daerah, Golkar sebenarnya pemenang pertama pemilu. "Kalau kita mau reformasi, walaupun jelek, tapi kalau dia dipilih rakyat, lalu menang, kan tidak benar secara hukum jika kita minta partai itu dibubarkan," Mahfud berargumen.

Karena itu, tuntutan pembubaran itu, justru tidak adil bagi partai tersebut, yang telah mengikuti undang-undang. Menurutnya, jalan terbaik yang seharusnya ditempuh adalah berkampanye agar Partai Golkar tidak dipilih dalam pemilu mendatang. "Sehingga dia kalah," ujar dia. Bagaimana pun, ungkapnya, reformasi harus tunduk pada undang-undang.

Selain itu, Partai Golkar sekarang terdiri dari orang-orang baru. Mereka adalah anak-anak muda, yang potensial dan dulu juga sama-sama memperjuangkan reformasi. Sedangkan anggota yang lama sudah hengkang dari partai yang pernah berkuasa selama 32 tahun itu. "Ada yang berlindung di partai-partai lain, dan ada yang ngumpet!" tegasnya.

Menhan tidak tidak ingin dirinya terlibat lebih jauh dalam polemik pembubaran partai Golkar. Menurutnya, pemberantasan sisa Orde Baru seharusnya tidak lagi ditujukan pada organisasi ataupun institusi. "Tetapi sebaiknya lebih menunjuk pada orang-perorang," tegasnya.

Orang-orang itu bisa saja berada di dalam atau di luar Partai Golkar, institusi pemerintahan, partai-partai baik kecil ataupun besar, dan perusahaan-perusahaan. "Menurut saya itu saja yang dicari," Guru Besar Universitas Islam Indonesia Yogyakarta ini menyarankan. (Dara Meutia Uning)