Partai Keadilan Pertanyakan Komitmen Megawati Atas Aceh
Minggu, 20 April 2003 | 11:06 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Partai Keadilan Hidayat Nurwahid menyesalkan kepergian Megawati ke Rumania, Rusia, dan Polandia akhir pekan lalu, di saat kondisi Aceh kritis. “Kalau beliau bisa pergi ke luar negeri berkali-kali lebih dari satu hari, mengapa tidak pernah pergi ke Aceh lebih dari satu hari?” ujar Hidayat saat ditemui wartawan pada acara deklarasi Partai Keadilan Sejahtera di Kawasan Silang Monas, Minggu (20/4) siang. Hal itu menimbulkan pertanyaan mengenai kecilnya perhatian Megawati terhadap krisis Aceh.
Padahal, menurut Hidayat, Megawati sendiri pernah mengatakan, “Kalau Tjut Nja menjadi presiden, tidak akan dibiarkan satu tetes darahpun tumpah di Aceh,” kata Hidayat menirukan pernyataan Mega. Kondisi di Aceh memang semakin kritis, setelah pemerintah Indonesia mengisyaratkan pengiriman pasukan ke Aceh, jika memang perjanjian damai dengan GAM sulit untuk diwujudkan. “Kondisi sekarang sangat krusial, suasana perang sungguh amat membayangi,” kata Hidayat menggambarkan.
“Seharusnya sebelum berangkat ke luar negeri ia menyempatkan diri ke Aceh sekitar dua atau tiga hari, untuk duduk bersama dengan rakyat Aceh,” kata Hidayat. Kemudian dia mempertanyakan apakah memang Megawati menganggap situasi di Aceh masih aman, dan tetap memprioritaskan untuk pergi ke Eropa. “Kalau memang begitu, bagaimana tanggung jawab beliau sebagai kepala negara?” ucapnya dengan nada meninggi.
Pada kesempatan itu, Hidayat mengatakan bahwa situasi di Aceh yang saat ini berkembang tidak perlu terjadi bila kedua pihak memiliki komitmen yang kuat terhadap perjanjian damai yang telah disepakati. “Jangan ada yang memanfaatkan perjanjian damai untuk memperkokoh diri untuk berpisah dengan negara kesatuan,” ujarnya. Sebaliknya, katanya, “Pemerintah harus secara jujur memenuhi janjinya secara maksimal kepada rakyat Aceh dalam memberikan otonomi khusus pengelolaan sumber daya alam dan syari’at Islam.”
Ia juga menegaskan bahwa operasi militer adalah, “pilihan yang paling, paling terakhir.” Andaikan hal itu dengan sangat terpaksa ditempuh, maka operasi tersebut tidak boleh menimbulkan korban sipil. “Jangan menimbulkan kembali sindroma DOM (Daerah Operasi Militer),” kata dia menekankan. Ia juga mengharapkan agar masyarakat Aceh dilibatkan dalam pengambilan-pengambilan keputusan, terutama, “Tokoh-tokoh adat dan tokoh-tokoh agama,” ujarnya. (Indra Darmawan – Tempo News Room)
