KPU Keluarkan Rp 22 M untuk Distribusi Surat Suara

Jum'at, 05 Maret 2004 | 20:28 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan anggaran sekitar Rp 22 miliar untuk distribusi surat suara DPR dan Dewan Perwakilan Daerah untuk pemilu 2004. Anggaran itu untuk jasa empat ekspeditor, yaitu PT Pos Indonesia, PT Sentra Indologis Utama, PT Aneka Jasa Putratama dan PT Pandu Siwi Sentosa. "Mereka akan mendistribusikan surat suara dari masing-masing pencetak surat suara ke kabupaten atau kota," kata anggota KPU, Valina Singka Subekti, di kantornya, Jakarta, Jumat (5/3).

Anggaran sebesar Rp 22 miliar ini akan digunakan untuk membayar jasa PT Pos Indonesia sekitar Rp 11,414 miliar, PT Sentra Indologis Utama sekitar Rp 6,9 miliar, PT Aneka Jasa Rp 2,25 miliar, dan PT Pandu Siwi sekitar Rp 2,74 miliar. Keempat peusahaan jasa angkutan ini akan mengirimkan ke kabupaten /kota kecuali untuk daerah yang rawan. "Untuk daerah khusus KPU akan menggunakan ekspeditur lain," kata Valina.

Daerah khusus yang dimaksudkan Valina adalah Nanggroe Aceh Darussalam, Kepulauan Riau, Maluku, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Irian Jaya Barat, dan Papua. Total surat suara DPR dan DPD yang akan dikirimkan ke daerah itu seberat 620,318 ton. "Untuk dana ini kami perkirakan akan mencapai dua kali. Itu untuk pengiriman surat suara DPRD provinsi, kabupaten atau kota," kata Valina.

Sementara itu, untuk perusahaan ekspeditur yang akan mengirim ke daerah khusus ini, KPU kemungkinan akan menggunakan jasa angkutan dari TNI. Namun, Menurut Wakil Sekretaris Jendral KPU Sussongko Suhardjo, KPU masih akan melakukan negosiasi lebih lanjut dengan TNI. "Rencananya dalam pekan ini," kata dia.

Sebelumnya, KPU telah melakukan pertemuan dengan TNI di Cilangkap, untuk membahas ongkos jasa pengangkutan ini. Negosiasi lanjutan ini, kata Sussongko, dimaksudkan untuk memperoleh harga yang lebih murah. Pasalnya, kata Sussongko, KPU sebelumnya menerima ongkos tawaran yang lebih mahal dari TNI dibandingkan dengan ongkos yang umum. Namun, Sussongko tidak menyebutkan berapa ongkos yang ditawarkan TNI.

Berbeda dengan Valina, Sussongko mengatakan KPU awalnya menganggarkan biaya distribusi yang besarnya rp 13 miliar. Sedangkan karena belum dihitung masalah distribusi ini, KPU akan meminta anggaran tambahan yang besarnya 15 persen dari anggran semula. "Saat penyususun anggaran, yang dihitung baru biaya cetak saja," kata Sussongko.

Dalam penyusunan anggaran biaya distribusi, kata Sussongko, nilainya hanya diperkirakan sebesar 7-15 persen dari biaya harga barang yang didistribusikan. Sussongko memperkirakan untuk surat suara DPD dan DPR akan mengalami penambahan sebesar 10 persen saja. "Belum termasuk yang DPRD karena produksinya baru akan dimulai," kata dia.

DPR, kata Sussongko, belum mencairkan seluruh anggaran KPU tahun 2004. Sebagai antisipasi karena sifatnya yang sangat mendesak, maka sebagai langkah singkat sebelum anggaran tambahan itu turun, KPU akan mengambil tambahan dana itu dari beberapa pos kegiatan lain. "Di sini kan gampang untuk mengeser-geser alokasi pendanaan," kata dia. Tapi ia enggan untuk mengomentari pos mana yang akan dipotong untuk menutup kekurangan ini.

Purwanto - Tempo News Room