Sebagian Besar Parpol Tidak Peduli Lingkungan Hidup
Jum'at, 19 Maret 2004 | 13:42 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Sebagian besar partai politik (Parpol) peserta pemilihan umum (Pemilu) 2004 sama sekali tidak mempunyai program mengenai lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dan tata pemerintahan yang mendukung pembangunan berkelanjutan (good sustainable development governance). Hal itu dikatakan Senior Councel Indonesian Center For Environmental Law (ICEL), Mas Ahcmad Santosa kepada TNR, di Jakarta, Jumat (19/3).
"Tampaknya, lingkungan hidup bukan merupakan isu yang seksi bagi para Parpol," kata Achmad. Untuk itu, ICEL menghimbau masyarakat agar tidak memilih Parpol yang terbukti mendukung dan membuat kebijakan secara langsung atau tidak langsung, menghancurkan sumber daya alam dan lingkungan hidup. "Termasuk para calon legislatif yang jelas-jelas mempunyai track record penghancur lingkungan," kata Direktur Eksekutif ICEL, Indro Sugianto.
Menurut Indro, dua Parpol besar pemenang Pemilu 1999, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gokar termasuk Parpol yang sama sekali tidak peduli terhadap masalah lingkungan dan pelestarian daya dukung ekosistem sumber daya alam. Sementara, sebagian Parpol yang telah memasukkan agenda lingkungan dalam program partainya secara umum juga belum cukup menyadari, kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia yang saat ini sedang dalam kondisi krisis. "Belum ada yang memberi tawaran-tawaran yang bersifat breakthrough (terobosan)," kata Indro.
ICEL sendiri menilai, beberapa Parpol, seperti Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bintang Reformasi dan Partai Perhimpunan Indonesia Baru, sudah menawarkan beberapa program yang cukup progresif. "PKS misalnya, menitikberatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dilandasi oleh pemerintahan yang bersih dan jujur. Ini merupakan inti dari tata pemerintahan yang mendukung pembangunan berkelanjutan," kata Achmad. PBR, misalnya lagi, dalam programnya mengakui hak-hak ulayat masyarakat adat serta keikutsertaan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Sementara, PPIB menggugat pertumbuhan ekonomi tanpa pembangunan berkelanjutan yang akan menyengsarakan rakyat.
Khusus untuk PPP, ICEL minta masyarakat bersikap lebih kritis, karena walau program lingkungan yang ditawarkan cukup progresif terutama dengan mengadopsi good govenance dalam pembangunan berkelanjutan, tapi partai itu juga duduk dalam pemerintahan yang saat ini kebijakan lingkungannya gagal. "Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah sewaktu duduk di DPR, juga sangat mendukung PT. Inti Indorayon Utama (IIU) yang ditentang masyarakat Porsea karena telah melakukan pencemaran," kata Achmad. Bahkan, saat ini PPP juga termasuk bertanggung-jawab terhadap terbitnya Perpu 1/2004 yang terkait dengan pemberian konsesi pertambangan di kawasan hutan lindung.
Sita Planasari A. - Tempo News Room
