Gus Solah: Pencalonan Muzadi Harus Lewat PKB

Jum'at, 19 Maret 2004 | 22:21 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Solahuddin Wahid, yang ditemui hari ini (19/3), mengatakan pencalonan Hasyim Muzadi sebagai wakil presiden untuk mendampingi Megawati harus melalui partai politik (parpol).

Dalam hal ini, kata Solahuddin yang akrab dipanggil Gus Solah, pencalonan Muzadi harus melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Walaupun NU tidak identik dengan PKB, katanya, namun PKB merupakan partai yang didirikan NU, sehingga setiap orang NU yang ingin berpolitik harus melaluinya.

Hal ini, kata Gus Solah, berlaku juga dengan Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Jika Gus Dur masih mau mencalonkan diri sebagai presiden, katanya, maka hal itu harus dibicarakan terlebih dahulu. “PBNU harus bicara dengan PB PKB walaupun tidak formal,” ujarnya.

Gus Solah sendiri mengatakan tidak ada masalah dalam pencalonan Muzadi. Namun secara pribadi dirinya tidak mendukung pencalonan itu, karena dia tidak mendukung Megawati sebagai presiden. “Saya sendiri tidak setuju, tetapi bukan berarti saya menolak Hasyim Muzadi menjadi wakil Bu Mega,” ujarnya. "Itu hak Pak Hasyim, harus dihargai.”

Gus Solah juga mengatakan aneh bila Muzadi menjadi pendamping Megawati pada pemerintah mendatang, karena berarti organisasi masyarakat (ormas) bergabung dengan partai. “Berarti NU masuk ke wilayah politik praktis, kan nggak mungkin?” demikian Gus Solah beralasan.

Sebetulnya, lanjut Gus Solah, sekarang NU tidak ada kaitannya dengan politik. Sehingga kalau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengajak Muzadi atau warga NU lainnya, maka PDIP harus mengajak partai di mana warga NU bergabung, seperti PKB atau PPP. “Dulu NU memang berpartai, tetapi sekarang NU bukan partai,” tambahnya.

Gus Solah sendiri berharap saat ini NU tidak berpartai/berpolitik dan tidak mendukung pencalonan siapapun sebagai presiden atau wakil presiden. “Saya harapkan tidak mendukung siapa-siapa, jadi janganlah NU berpolitik,” harapnya.

Dirinya juga meminta kepada warga NU ataupun masyarakat agar bisa membedakan antara berpolitik, dalam hal ini antara mendukung, atau tidak mendukung. “Harus bisa,” tegasnya. “Bayangkan kalau NU mendukung yang sana, sedangkan PKB juga punya calon lain, akan terjadi konflik di bawah.”

Sunariah – Tempo News Room