Nurcholis Madjid Tegaskan Pentingnya Koalisi Bersih

Senin, 22 Maret 2004 | 18:40 WIB

TEMPO Interaktif, Bandung: Munculnya orang-orang yang tidak memiliki kelayakan moral untuk memimpin dalam pemilihan umum mendatang harus dicegah. Ketidaklayakan itu, antara lain, terlibat politik uang, mengabaikan hukum, dan menggunakan fasilitas negara untuk kampanye partai. Untuk itu, sudah saatnya dibentuk koalisi bersih yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang memiliki komitmen untuk membangun Indonesia yang bermartabat.

Koalisi ini harus siap melakukan oposisi tingkat tinggi (high opposition). Tentu, bukan dalam konteks dagang sapi, "Saya mendapat apa, dan kamu mendapat apa." Tak hanya itu, koalisi serupa juga harus siap mengajukan impeachment jika pemerintah mendatang melakukan penyimpangan dan mengkhianati kepercayaan rakyat.

Demikian masalah yang mengemuka dalam diskusi bertajuk "Rembuk Tokoh Bangsa" di Puri Nusantara, Bandung, Senin (22/3). Acara yang digelar Gerakan Melawan Politikus Anti Rakyat (GAMPAR) itu menghadirkan Nurcholish Madjid (calon presiden, Ketua Perkumpulan Membangun Kembali Indonesia), Solichin GP (bekas Gubernur Jawa Barat), Sarbini Sumawinata (ekonom), dan Daud Silalahi (dosen Fakultas Hukum Universitas Padjajaran).

"Keanggotaan koalisi ini tidak mempedulikan apakah orang itu aktif di partai politik atau tidak. Istilahnya, kita tidak melihat kandangnya, tapi melihat orang-orangnya. Kita percaya, pribadi-pribadi yang pikirannya sama dengan kita itu banyak sekali," kata Cak Nur --panggilan akrab Nurcholish Madjid.

Ia mengaku, secara pribadi, telah banyak pihak yang mendukung terbentuknya koalisi semacam itu, baik dari kalangan politisi partai besar, partai kecil, maupun non-partai. Sebab, bagaimanapun juga, setiap orang punya hati dan pikiran yang sehat sehingga tak bisa diam melihat penyimpangan dalam praktik kenegaraan. "Tentu saja, semua ini memerlukan ujung tombak. Tak lain, mereka adalah kalangan muda dan mahasiswa," katanya.

Perlunya kalangan muda yang tampil juga disuarakan Solichin. Ia berharap, mereka punya sikap kritis kolektif terhadap pemimpin yang dinilai menyimpang. Jika dikoreksi tak bisa, tak ada salahnya jika para pemimpin itu
diganti. "Jangan anggap enteng sikap kritis kolektif kepada kekuasaan," katanya.

Kekhawatiran munculnya pemimpin yang tidak layak juga disuarakan Sarbini. Bahkan, ia sangat khawatir pemilihan umum kali ini akan mengembalikan kekuasaan pada tangan Orde Baru. Itu ditandai, antara lain, dengan munculnya orang-orang Soeharto ke pentas politik. Bahkan, mereka tampil dengan kepercayaan diri yang besar. Diyakini, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk menang dengan membeli suara. Sebab, kekuatan keuangan mereka begitu besar.

Kalau sampai orang-orang Orde Baru yang berkuasa, kharakter kepemimpinan mereka sudah bisa ditebak. Yakni, memupuk kekuasaan dan memperkaya diri sendiri sehingga kesejahteraan rakyat terlupakan. Sebab itu, "Kalau ada yang menyebut Orde Baru itu jaman normal, itu palsu," katanya.

Berkait dengan pelaksanaan Pemilihan Umum, Cak Nur menyatakan, meski tidak gampang, semua pihak harus mengusahakan agar acara itu bisa berlangsung dengan baik dan menghasilkan produk terbaik. Jika tidak, oposisi harus diteruskan, dan tak tertutup kemungkinan untuk melakukan impeachment terhadap pemerintahan. Meski, sebelum impeachment dilakukan, pemerintah hasil pemilihan umum diberi tenggang waktu, misalnya enam bulan untuk menjalankan roda pemerintahan. Jika terjadi penyimpangan, impeachment harus dilakukan. Sebab, kalau tidak begitu, "Mereka tidak akan kapok.," kata Cak Nur.

Dwi Wiyana - Tempo News Room