Pemerintah Kemungkinan Lakukan Pemilu Lanjutan

Rabu, 24 Maret 2004 | 23:43 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Menko Polkam ad interim, Hari Sabarno, mengatakan pemilihan umum lanjutan kemungkinan akan dilakukan di beberapa daerah, khususnya yang mengalami keterlambatan logistik pemilu. Pasalnya, berdasarkan pemantauan kinerja Komisi Pemilihan Umum, khususnya dalam penyelesaian logistik, distribusi ke tempat suara belum seratus persen terlaksana.

"Melihat realita di lapangan, pada H-10 tidak mungkin seratus persen alat peraga, logistik sampai di lapangan," kata Hari saat jumpa pers usai rapat koordinasi bidang politik dan keamanan di Mabes Polri, Rabu (23/3).

Fata yang diterimanya dari KPU sampai Senin sore, hampir 100 persen surat suara DPD dan DPR selesai dicetak, DPRD Provinsi sekitar 88 persen, dan sekitar 74 persen surat suara DPRD Kota atau Kabupaten.

Menurut Hari, sesuai UU no 12 dan UU no 23 tahun 2003 yang mengatur tentang Pemilu, disebutkan KPU harus melaporkan kesiapan pemilu, termasuk logistik, secara bertahap kepada Presiden dan DPR. Dan pada tanggal 26 Maret mendatang atau 10 hari sebelum Pemilu diadakan, KPU akan memberikan laporan kesiapan logistik di tempat pemungutan suara.

Bila dalam rapat konsultasi antara KPU, Presiden dan DPR menyatakan ada daerah atau TPS yang tidak mungkin dilakukan Pemilu pada 5 April, maka akan ada pergeseran waktu. "Pada beberapa TPS atau lokasi tidak dapat dilaksanakan pemilu, maka diadakan pemilu lanjutan," kata dia. Hari mengatakan, daerah yang belum terpenuhi logistiknya bukan hanya di daerah konflik, tapi juga di daerah yang transportasinya sulit.

Martha Silaban - Tempo News Room