Pembatalan Hasil Pemilu Lebih Banyak Ruginya

Senin, 12 April 2004 | 23:28 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Adanya keinginan sejumlah tokoh lintas partai yang ingin menolak hasil pemilihan umum, dinilai akan mendatangkan kerugian yang lebih besar ketimbang manfaatnya. "Membatalkan pemilu ini, menurut saya, mudharatnya (kerugiannya) lebih banyak daripada manfaatnya," kata Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Siswono Yudohusodo kepada para wartawan dalam acara peluncuran buku di Hotel Gran Melia, Senin (12/4) malam.

Dalam pertemuan Jumat pekan lalu, sejumlah tokoh partai politik menggagas sebuah aliansi yang berencana menolak hasil pemilu. Mereka, antara lain terdiri dari Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa Abdurrahman Wahid, Presiden Partai Keadilan Hidayat Nur Wahid, dan Ketua Umum Partai Nasional Bung Karno Eros Djarot, menilai adanya kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara.

Siswono memahami kekecewaan yang sangat besar dari sejumlah partai politik karena mereka mentargetkan perolehan suara yang begitu tinggi. Dia mencontohkan PDI Perjuangan yang membidik 40 persen suara dan Partai Golongan Karya yang ingin merebut 30 persen suara.

Dia mengimbau agar segenap pihak yang kecewa dengan proses pemilu yang telah berlangsung bersedia menerima dengan ikhlas hasil akhir. Namun dengan tidak menutup kecurangan-kecurangan yang terjadi, kata dia, pihak-pihak yang kecewa memiliki kesempatan untuk melakukan pengusutan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. "Proses hukum tetap (bisa) dilakukan," kata Siswono.

Cendekiawan muslim Nurcholis Madjid melihat keinginan dari aliansi partai tersebut sebagai suatu bentuk latihan menggunakan kebebasan, terutama kebebasan menyatakan pendapat. "Itu adalah bagian yang sangat penting dari demokrasi," kata dia.

Rektor Universitas Paramadina Mulya ini menilai, merupakan tindakan yang salah apabila menuntut supaya hasil pemilu dinyatakan tidak sah. Menurutnya, semua proses politik termasuk pemilu, memiliki aspek prosedural dan substansial. Ditegaskannya, prosedur harus bersifat permanen dan tidak boleh digugat. "Supaya bisa terwariskan dari generasi ke generasi," ujar Nurcholis.

Nurcholis menambahkan, apabila sekali prosedur bisa ditawar, maka tidak ada jaminan bahwa hal itu tidak akan berulang terus-menerus. Sementara dari segi substansi, lanjut dia, dapat dilihat dari pemimpin yang dihasilkan. Dia merasa optimis pemilu 2004 ini dapat dikatakan berhasil, dalam arti diakui secara sah.

Faisal - Tempo News Room