Serikat Pekerja Tuntut Pergantian Direksi Perum Perhutani
Rabu, 14 April 2004 | 17:43 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Tiga serikat pekerja, yaitu Serikat Karyawan Perum Perhutani Jawa Tengah (Serumpun Satu), Serikat Karyawan dan Pekerja Perum Perhutani Unit 11 Jawa Timur (Sekarjati), dan Federasi Serikat Karyawan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten (Federasi Sekar Janten) menuntut pergantian Direksi Perum Perhutani. Tuntutan ini disampaikan dalam demonstrasi di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (15/4).
"Kami menuntut kepada Menteri BUMN segera menetapkan direksi yang baru karena memang sudah jelas direksi ini direksi PT. Sementara perhutani sudah menjadi perum," kata Sekjen Sekarjati Yahya Amin kepada Tempo News Room. Apalagi, menurutnya, sebelumnya Kementererian BUMN pernah berjanji akan melakukan pegrantian.
Yahya mengatakan, desakan pergantian itu karena kinerja perum perhutani dalam tiga tahun terakhir tidak mencapai misi. Salah satunya adalah misi Perhutani sebagai pengelola sumber hutan dan penjaga ekosistem di Pulau Jawa secara adil, demokratis, efisien, dan profesional guna menjamin keberlanjutan fungsi dan manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, kata Yahya, situasi saat ini mengarah pada krisis.
Pertama, kondisi kualitas ekosistem hutan Jawa semakin menurun. Hal ini ditandai dengan sering terjadinya bencana banjir, longsor, dan kekeringan. "Dari 2,9 juta hektare yang dikelola saat ini terdapat 367 ribu hektare yang kondisinya dapat dikatakan kritis," tegasnya. Selain itu, kinerja perusahaan juga memburuk.
Yahya mencontohkan, kondisi ini bisa dilihat dari produksi kayu dari tahun ke tahun yang makin berkurang dan laba yang terus menurun . Tahun 2001, prusahaan ini masih untung Rp 330 miliiar, tetapi merugi Rp 12 miliar pada tahun 2003. "Padahal perhutani adalah perusahaan besar, asetnya besar tapi bisa sampai rugi," katanya.
Akibat ketiga, serikat pekerja melihat terjadi krisis manajemen dan kepemimpinan. "Kita pandang direksi tidak mampu, tidak kredibel, tidak kapabel. Direksi, terutama Dirutnya, dijadikan tersangka oleh Mabes Polri. Itu artinya tidak kredibel. Direksi juga tidak mampu mengelola perusahaan," tegas Yahya.
Dengan alasan tersebut, selain menuntut pergantian direksi, serikat juga melayangkan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan direksi Perum Perhutani. Selain itu juga menuntut kodisi perusahaan dikembalikan kepada formasi Perum Perhutani. Oleh karena itu, Serikat Pekerja mengharap dukungan publik memberi masukan dan kontrol kepada Perum Perhutani.
Yahya mengatakan, pihaknya akan melakukan mogok nasional jika tuntutan ini tidak ditanggapi. "Kami punya link dengan Serikat Pekerja BUMN untuk melakukan mogok nasional bersama-sama. Kita akan memback up mereka dan kita juga berharap mereka akan memback up kita," tandasnya.
Yahya mengatakan, selain aksi di Jakartta, aksi serupa juga dilakukan di Surabaya dan Semarang. "Secara serentak pada hari ini. Di sana malah jumlahnya lebih besar. Ribuan orang," katanya.
Dalam aksi di Kementerian BUMN ini, massa yang hadir sekitar 30-an orang. Mereka membawa poster-poster yang antara lain bertuliskan "Perhutani Perusahaan Besar Tapi Direksinya Berjiwa Kerdil", "Ganti Direksi Perhutani Now", dan "Karyawan Perhutani Nggak Mau Dirutnya Tersangka".
Muchamad Nafi - Tempo News Room
