Bahana Akan Ditunjuk untuk Danai Tol Jawa Tahap I
Jum'at, 23 April 2004 | 15:51 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: PT Bahana Sekuritas, satu dari tiga perusahaan yang berminat menggalang dana untuk pembiayaan tol Jawa, akan ditunjuk oleh pemerintah untuk mengalang dana guna pembiayaan tahap awal tol Jawa. ?Untuk prioritas pertama biar Bahana saja, sebab dananya tidak terlalu besar hanya sekitar 3,6 triliun, sementara untuk tahap II dan tahap III bisa yang lain masuk, karena (dana untuk tahap II dan III) itu besar ?kan, tapi (perusahaan sekuritas) yang lain sudah harus mempersiapkan untuk prioritas selanjutnya," kata Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Soenarno di Jakarta, Jumat (23/4).
Untuk tahap awal pembangunan tol Jawa sekitar 1000 kilometer, akan dikerjakan jalur tol Cikampek-Palimanan Cirebon sepanjang 120 kilometer dengan lebar sekitar 70 meter, melalui Sadang-Subang-Dawuan-Palimanan. Khusus untuk ruas tol Cikampek-Palimanan ini, biaya yang dibutuhkan --termasuk pembebasan tanahnya-- sekitar Rp 3,5 triliun.
Dari daerah di Jawa Barat itu, proyek akan dilanjutkan ke daerah Jawa Tengah melalui Palimanan-Kanci-Pejagan-Pemalang-Batang-Semarang. Jalur ini kelak tersambung ke jalan tol yang sudah ada di daerah Semarang. Selajutnya ruas jalan akan tersambungkan ke darah Mojokerto melalui Solo. Terakhir akan tersambungkan ke ruas tol Surabaya-Mojokerto.
Menurut Soenarno, sidang kabinet Kamis (22/4) belum memutuskan secara bulat mengenai penunjukan tiga perusahaan sekuritas yang berniat menggalang dana itu, yakni Mandiri Sekuritas, bahana Sekuritas, dan Danareksa Sekuritas. Selain itu, pembahasan mengenai skema pembiayanan pun, yakni pembentukan Komite Investasi dan Dana Investasi Infrastruktur Jalan Tol (DIIJT) belum tuntas. Masalah ini akan dibahas sekali lagi.
"Presiden sudah memberi petunjuk agar sudah dimulai eksplorasimengenai DIIJT dan prioritas jalan tol tahap pertama sudah harus mulai dijalankan, sekitar 69 kilometer terkait JORR (Jakarta Outer Ring Road) dan yang menghubungkan Cikampek Bandung," katanya.
Menurut Soenarno, pihaknya akan mematangkan pembahasan mengenai konsep DIIJT dan pembentukan Komite Investasi. ?Konsep DIIJT sendiri belum ada landasan hukumnya, sekarang Bahana, Danareksa, dan Mandiri sedang melakukan penelitian dengan sejumlah lawyer, manajer investasi untuk mendorong dana ini bisa terbentuk," ujarnya.
Selain itu, pihaknya akan melaukan pembicaraan lanjutan dengan pihak Bahana Sekuritas Meneg BUMN, Bapepam, Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, Meneg BUMN, guna menentukan landasan hukum tersebut. "Kira-kira SK-nya seperti apa, karena harus ada landasan hukum yang mengikat, agar tidak menjadi masalah dalam pemerintah yang akan datang," ujarnya.
Dia menandaskan, fungsi pemerintah sendiri dalam skema pembiayaan yang telah dibahas itu sebagai standby buyer. "Kalau misalnya setelah sekian tahun investor menarik diri, pemerintah akan mencabut itu dan akan menyerahkan kembali pada investor lainnya," katanya.
Soenarno menjelaskan, total dana yang dibutuhkan untuk pembangunan tol Jawa sekitar Rp 75 triliun. Untuk tahap pertama dibutuhkan dana sekitar Rp 3,6 triliun. Sementara untuk tahap dua dibutuhkan sekitar Rp 14 triliun. "Diharapkan dana sejumlah itu bisa menyelesaikan jalan sepanjang 360 kilometer, sisa dana yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sisa jalan yang belum diselesaikan itu," tambahnya.
Sementara itu, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan / Kepala Bappenas Kwik Kian Gie saat dimintai komentarnya mengenai hasil sidang kabinet Kamis kemarin menyatakan bahwa pembahasan mengenai DIIJT dan Komite Investasi belum final. "Sepanjang yang saya tahu belum diputuskan, karena Rabu mendatang akan dibahas ulang, brainstorming lagi," katanya.
Pihak Kwik sendiri cenderung menyerahkan pembangunan jala tol kepada pemerintah, bukan kepada swasta. Pada sidang kabinet kemarin, masih terdapat ada dua aliran pikiran. Menurutnya, kelompok pertama mengajukan sebaiknya pembangunan jalan tol diserahkan ke swasta. Kelompok kedua, ingin agar dipegang pemerintah. "Saya sendiri mengatakan jalan tol sebaiknya dipegang sepenuhnya oleh pemerintah, jadi perusahaan seperti PT Jasa Marga, dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah 100 persen. Lalu kemudian Jasa Marga-lah yan berutang dari siapa saja dan menggunakan utang itu untuk membangun jalan tol," papar Kwik.
Danto - Tempo News Room
