Cak Nur: Kita Pernah Trauma Rezim Militer

Jum'at, 23 April 2004 | 15:59 WIB

TEMPO Interaktif, Surabaya: Kekhawatiran sejumlah kalangan terhadap kemungkinan munculnya kembali militerisme atas naiknya Susilo Bambang Yudhoyono dan Wiranto menjadi calon presiden adalah sah. Sebab, bangsa Indonesia memang pernah mengalami pengalaman traumatik dipimpin oleh rezim militer selama lebih dari tiga puluh tahun.

Pendapat ini diungkapkan Cendekiawan Muslim Nurcholish Madjid sebelum menjadi pembicara "Sarasehan Membangun Kembali Indonesia" di Kampus Fakultas Ekonomi Unair, Jumat (23/4) pagi. Cak Nur, demikian ia punya sapaan, kekhawatiran itu juga memiliki alasan kuat karena memang tidak ada jaminan bahwa militerisme tidak akan bangkit kembali.

Hanya saja, Cak Nur meminta agar masyarakat bisa secara arif memilah antara militerisme dengan militer. Yang kini ditakutkan oleh banyak kalangan di Indonesia, kata dia, adalah bangkitnya militerisme, bukan militer. Selain itu, ia juga berpendapat bahwa militer sendiri juga masih terbagi antara mereka yang masih aktif dan yang sudah pensiun.

"Yang maju sekarang ini (SBY dan Wiranto) semuanya kan pensiunan. Jadi mestinya tidak perlu dikualifikasi sebagai militer. Karena mereka sudah menjadi warga negara biasa, khususnya dalam hak dan kewajibannya untuk memilih dan dipilih," ujar dia.

Cak Nur menguraikan, secara teori, pensiunan militer tidak selamanya selalu militeristik. Ia memberi amsal Presiden Amerika Serikat Eissenhower, yang dinegeri Paman Sam ini disebut pahlawan Perang Dunia II. Ketika pulang sebagai panglima perang di Eropa, kedua tangannya digambarkan masih berbau mesiu.

Namun, karena begitu populernya, Eissenhower menjadi rebutan Partai Republik dan Partai Demokrat untuk dijadikan sebagai presiden. Ketika menjadi presiden, ia dikenal sebagai presiden yang sangat demokratis dan sama sekali tidak tampak militerismenya.

Sebaliknya, Cak Nur memberikan contoh, banyak pemimpin sipil yang bersikap militeristik. Contoh yang paling terkenal adalah sosok Hilter, seorang sipil yang kemudian memerintah Jerman dengan sangat militeristik. "Persoalannya, sekarang kita belum tahu apakah yang memimpin kita sipil atau militer dan juga belum tahu apakaha menjalankan pemerintahan secara militeristik atau demokratis," ujarnya.

Karena itu, kata Cak Nur, yang paling penting dilakukan untuk saat ini adalah bagaimana mengontrol siapa pun yang kelak bakal pemerintah. Kontrol bisa dilakukan melalui gerakan oposisi. "Kita sekarang sedang campaign untuk ini," katanya.

Mengikuti sebuah teori politik, Cak mengatakan bahwa kekuasaan cenderung untuk curang atau korup. Kecurangan bakal menjadi besar jika tidak dikontrol. Karena itulah, maka Cak Nur berusaha mengajak semua pihak agar meningkatkan pamor peran oposisi ini sebagai sebuah kedudukan yang terhormat. Sebab, menurut dia, saat ini oposisi dilihat sebagai semacam pengangguran.

Untuk itu, Cak Nur menyarankan agar bangsa ini diarahkan pada sebuah sistem yang menyerupai sistem pemerintahan dua partai. Yakni, partai yang memerintah dan partai oposisi dengan perimbangan yang ketat sekali, misalnya 51 persen berhadapan dengan 49 persen. Dalam situasi seperti ini, kata Cak Nur, rakyat akan dengan mudah berpindah ke partai lain, seperti halnya yang terjadi di Amerika Serikat. "Di Amerika, Partai Republik dan Partai Demokrat memiliki cukup banyak persamaan. Namun, perbedaannya itu cukup untuk membuat orang untuk memilih atau tidak memilih partai itu," jelasnya.

Sunudyantoro - Tempo News Room