Panwaslu Diminta Tambah Kekuatan

Senin, 26 April 2004 | 12:09 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Menghadapi pemilihan umum presiden dan wakil presiden 5 Juli mendatang, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mengimbau agar semua pihak yang terlibat memperhatikan aspek-aspek sosialisasi dan pemantauan yang banyak mendapat masalah saat pemilu legislatif 5 April.

Koordinator JPPR Gunawan Hidayat mengatakan untuk pemilu 5 Juli mendatang berbagai persiapan teknis harus dilakukan, seperti penyamaan pandangan antara staf-staf PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dengan anggota PPK. "Jangan sampai terjadi perbedaan," ujarnya saat dihubungi siang ini.

Sebagaimana diketahui, dalam pemilu kemarin, masalah penghitungan suara ini cukup mencolok, terutama karena terjadi perbedaan-perbedaan, bahkan di tingkat PPS, dalam hal penghitungan suara. Hal ini menyebabkan penghitungan suara harus dilakukan ulang di berbagai lokasi.

Untuk sosialisasi, kata Gunawan, meskipun relatif lebih mudah dalam pelaksanaannya, penekanannya akan difokuskan pada calon presiden, bukan lagi pada teknik pencoblosan. Untuk sosialisasi dan pengawasan ini, tambahnya, pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus menyiapkan lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Dalam hal pengawasan, Gunawan meminta agar Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) menambah kekuatannya. Jika sebelumnya pantauan di tempat-tempat pemilihan pada tingkat di bawah 50 persen dengan tenaga 250 ribuan orang, maka untuk mendatang diperlukan tambahan dua kali lipat tenaga.

"Dalam hal pengawasan, bagaimana agar penanganan pelanggaran dilakukan secepat mungkin. Jangan seperti kemarin, partai-partai besar pun protes karena tidak ada transparansi," ujar Gunawan.

Erwin Z - Tempo News Room