DPR Semakin Konservatif Jika Mantan Jendral Masuk
Sabtu, 19 Juni 2004 | 19:16 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Citra DPR dipastikan lebih konservatif dengan masuknya 50 purnawirawan jendral menjadi anggota legislatif di DPR. Hal tersebut dikatakan oleh pengamat politik CSIS Kusnanto Anggoro pada acara diskusi publik Militerisme dan Masa Depan Reformasi, Sabtu (19/6) di Gedung Juang ’45 Jakarta.
Masuknya mantan jendral ini, menurut Kusnanto, akan mempengaruhi warna kebijakan dan Undang-Undang yang dihasilkan DPR. Misalnya mantan jendral yang masuk ke komisi I dan menjadi Pansus RUU TNI, akan memperjuangkan pengesahan pasal 19 yang mengijinkan TNI menggunakan kekuatan militer tanpa perintah presiden. “Jika itu disahkan maka tidak sulit untuk melakukan kudeta,” kata Kusnanto.
Mengenai militerisme, Kusnanto mengakui tidak hanya terjadi di kalangan militer saja namun juga di kalangan sipil. “Tapi militerisme di militer lebih banyak dan lebih berbahaya,” ujar Kusnanto. Dikatakan lebih berbahaya, tambahnya, karena militer terbiasa untuk mematuhi perintah atasan meskipun bukan perintah tertulis.
Menurut Kusnanto ada tiga ciri utama militeris, yaitu cenderung untuk menggunakan kekerasan dalam mengatasi masalah, lebih banyak berpikir dalam kerangka skenario terburuk, dan suka menyimpan rahasia secara berlebihan (secretive). “Sifat secretive ini banyak terjadi di instansi pemerintahan,” ujarnya.
Untuk menghilangkan militerisme di kehidupan sipil, Kusnanto menekankan reformasi yang paling penting adalah reformasi budaya. Selain itu, lembaga swadaya masyarakat kini diharapkan juga dapat berbicara pada tataran teknokratis. “Kalau perlu kita buat draft RUU, kita uji publik, lalu kita sampaikan ke DPR,” katanya.
Rina Rachmawati – Tempo News Room





