Badan POM Tidak Akan Kenakan Label Aman Produk Makanan

Jum'at, 03 September 2004 | 19:29 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) menegaskan, pihaknya tidak akan mengenakan label keamanan pangan pada produk-produk industri makanan. Pengawasan terhadap produk makanan akan dilakukan secara bersama-sama, antara produsen, pemerintah dan konsumen.

Penegasan tersebut menjawab kekhawatiran produsen makanan akan pelabelan tadi karena sering munculnya kasus keracunan makanan. "Tidak begitu. Kita tidak akan membuat peraturan yang mengakibatkan biaya terlalu tinggi," kata Kepala Badan POM, H. Sampurno kepada Tempo News Room, di Jakarta, Jumat (3/9).

Sebagaimana diberitakan, beberapa waktu lalu, Assosiasi Produsen Makanan Meminta agar tingkat keamanan pangan seharusnya diawasi pada setiap produk dan tidak perlu dilakukan pelabelan karena akan menimbulkan biaya ekonomi tinggi.

Menurut Ketua Asosiasi Produsen Makanan dan Indonesia (APMMI), Thomas Darmawan, sebaiknya kampanye keamanan pangan lebih difokuskan pada pengenalan bahan baku yang diperbolehkan dan proses standard izin kesehatan. "Beberapa bahan yang dulu dianggap boleh sekarang tidak boleh, itu yang seharusnya disosialisaikan kepada masyarakat maupun kepada pelaku usaha," kata Thomas.

Langkah badan POM dalam kampanye keamanan pangan, menurut Thomas, selama ini tidak terlalu efektif karena selama ini hanya ditunjukkan makanan seperti apa yang aman dengan kriterianya. "Orang akan takut. Seolah-olah akan mengkonsumsi makanan yang tidak aman semua," ujarnya.

Sampurno mengatakan, bentuk pengawasan yang dilakukan secara bersama terdiri dari tiga elemen. Pertama, produsen, yang secara hukum bertanggung jawab terhadap keamanan dan mutu hasil produksinya. Kedua, pengawasan oleh pemerintah dengan melakukan uji terhadap sampel makanan dari industri makanan di laboratorium. Ketiga, pengawas konsumen atau masyarakat sebagai yang memakai produk tersebut.

Berkaitan dengan tingkat keamanan pangan ini, Thomas mengakui telah terjadi penolakan terhadap produk makanan Indonesia di luar negeri. Hal ini menurutnya lebih dikarenakan adanya perbedaaan standard tingkat keamanan tersebut. "Tapi saya melihat masalah itu dipolitisir untuk trade barrier. Karena bagaimana pun juga, seorang produsen harus memproduksi makanan yang aman dan sehat," kata Thomas.

Muhammad Nafi - Tempo News Room