Kota Metropolitan Butuh Tata Kelola dan Staf Terbaik

Senin, 06 September 2004 | 21:28 WIB

TEMPO Interaktif, Kuala Lumpur: Kota-kota metropolitan membutuhkan pengelolaan organisasi yang bagus dan tenaga kerja terbaik agar tidak terlempar dari orbit jaringan perekonomian global. "Organisasi (pengelola kota) harus memiliki visi yang jelas, inovatif dan pro-aktif dalam perencanaan untuk mengantisipasi perubahan di masa depan," kata Dato’ Seri Abdullah bin Ahmad Badawi, Perdana Menteri Malaysia, ketika menyampaikan pidato pembukaan World Urban Development Congress ke 28 yang diselenggarakan oleh The International Network for Urban Development (INTA) di Kuala Lumpur, Senin (6/9).

Konggres yang akan berlangsung hingga 9 September tersebut dihadiri oleh anggota INTA --baik perusahaan maupun pejabat pemerintah— yang berasal dari 57 negara.

Saat ini, menurut Badawi, proses urbanisasi di dunia telah meningkat dengan cepat. Lebih dari separuh penduduk dunia bermukim di kawasan-kawasan urban. Populasi penduduk urban diperkirakan akan terus meningkat pada dekade mendatang yang kebanyakan terkonsentrasi di negara-negara berkembang, terutama kawasan Asia.

Banyak hal yang mempengaruhi kecepatan urbanisasi. Salah satu yang utama adalah proses globalisasi. Penurunan hambatan perdagangan (trade barrier) dan perkembangan yang cepat dari transportasi dan sistem komunikasi telah meningkatkan volume perdagangan barang dan jasa antarnegara

Badawai menilai, globalisasi telah membuat negara-negara, kota-kota dan orang-orang makin terkait. Kota-kota memegang peranan kunci dalam sistem keuangan, produksi, pelayanan, transportasi global. Beberapa kota memperoleh manfaat yang besar dari globalisasi karena telah menyiapkan diri supaya dapat memegang peranan yang efektif dalam perekonomian global. Tetapi banyak kota juga yang termarjinalisasi, khususnya di negara-negara miskin. Jadi, lanjut Badawi, agar kota-kota dapat berkembang secara berkelanjutan, "Mereka harus memiliki organisasi yang kuat. Mereka harus dijalankan orang-orang terbaik."

President INTA Mohamed Mbarki sependapat dengan Badawi. Menurut dia, tantangan utama dalam pembangunan perkotaan saat ini adalah bagaimana menyeimbangkan proses liberalisasi perekonomian dengan kebutuhan sosial. Untuk itulah, kata Mohamed, dibutuhkan rekayasa baru dalam berbagai hal yang terkait dengan pelayanan publik.
Sebab, perkembangan yang cepat dari urbanisasi memang menimbulkan masalah baru: kemiskinan, disparitas dan kecumburan sosial. Hal-hal tersebut pada akhirnya sering mengakibatkan ketidakstabilan sosial. Untuk menghadapi ini memang dibutuhkan profesional yang mampu mengembangkan wilayah-wilayah urban, tanpa mengakibatkan disparitas sosial.

Menurut Budiarsa Satrawinata, Vice President INTA, ke depan pengelolaan sebuah kota memang harus sama halnya dengan mengelola sebuah perusahaan. "Ini saling kait mengkait, pengelolaan kota yang profesional akan merangsang bisnis." Jadi, lanjutnya, sumber daya manusia yang mengelola kota juga harus professional. "Karena mereka yang memegang policy direction, kearah mana sebuah kota akan dikembangkan," kata direktur Grup Ciputra tersebut.

Kuala Lumpur memang boleh dikatakan merupakan salah satu contoh dalam penanganan urbanisasi dan pengembangan metropolitan yang baik. "Itu terlihat dari pembangunan dua kota baru mereka, Cyberjaya dan Putrajaya," kata dia. Mengenai apakah Jakarta sebagai kota metropolitan juga sudah dikelola dengan baik seperti halnya Kuala Lumpur, Budiarsa menjawab diplomatis, "Begini, setiap kota memiliki masalah dan kondisi spesifik yang berbeda. Jadi tidak bisa dibanding-bandingkan."

Jawaban lebih lugas muncul dari Maulana Pohan, Wakil Wali Kota Medan yang juga hadir pada kongres tersebut. "Kalau melihat pemaparan dari beberapa negara, terlihat jelas bahwa mereka memiliki badan khusus yang mengelola pengembangan kota-kota metropolitan."

Hal itulah, kata dia, yang tidak terdapat di Indonesia. Padahal, kata Maulana, pembangunan kota-kota baru ataupun proses integrasi perkotaan seperti Medan-Binjai-Deli Serdang (seperti Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi) membutuhkan koordinasi yang jelas. "Jadi setiap kota berjalan dengan perencanaannya sendiri-sendiri. Tidak ada perencanaan pembangunan perkotaan secara nasional," kata dia.

Mohamad Teguh - Tempo News Room