Jakarta

Surat Utang Pemerintah Untuk Tanggulangi Kemiskinan
Jum'at, 29 Oktober 2004 | 22:35 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono melalui Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) akan memanfaatkan keuntungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menanggulangi kemiskinan.


Selain menggunakan keuntungan BUMN, menurut Menko Kesra Alwi Sihab, usai memimpin rapat koordinasi jajaran Menteri Kesra, Jumat (29/10), di Jakarta, pemerintah juga akan menggunakan potensi lainnya, seperti penggunaan dana Surat utang Pemerintah (SUP) 005, yang berjumlah Rp 2,25 triliun dan penggunaan sisa dana kredit yang ada di BRI sebesar 1,5 triliun. Dana-dana itu akan dikelola melalui lembaga keuangan non bank secara profesional, yang dalam satu tahun dikeluarkan sebesar Rp 900 miliar. Terutama untuk pengembangan usaha mikro, sehingga dapat mendorong peluang kerja bagi masyarakat miskin, yang sampai saat ini berjumlah 36,1 juta orang.

Dalam menanggulangi kemiskinan, sebesar 40 persen sasarannya adalah pemanfaatan tanah-tanah masyarakat miskin untuk menanam buah-buahan, yang merupakan bagian dari gerakan rehabilitasi hutan dan lahan, serta mengevaluasi dana basis penduduk miskin.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah akan melakukan pendampingan sesuai kebutuhan, seperti sertifikasi tanah, pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas produksi, dan pemasaran yang dibarengi gerakan cinta produk dalam negeri. “Untuk merumuskan secara teknis langkah-langkah operasionalnya, terutama mempercepat proses realisasi dan realokasi dana SUP 005, akan dirapatkan pada Senin mendatang (1/11), “ ujar Alwi. Dia menambahkan, pihaknya akan segera membentuk gugus tugas untuk melakukan perumusan teknis.

Selain mengembangkan usaha mikro, pemerintah juga akan mengganti nama kredit usaha mikro layak tanpa agunan menjadi kredit kepercayaan usaha mikro. “Diharapkan peran DPD dan bank-bank syariah dapat ditingkatkan untuk penanggulangan kemiskinan, dan diupayakan dapat dana SUP 005.” katanya.

Menurut Alwi, Kementerian Kesra, akan segera berkonsolidasi dengan Departemen Keuangan untuk segera membahas apakah ada kendala dalam mengeluarkan dan menyalurkan dana SUP itu. Menko Kesra juga akan berkoordinasi dengan Departemen Dalam Negeri, guna mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) dan BPD menjamin kredit mikro melalui APBD dan sertifikasi lahan bagi masyarakat miskin agar agunan tersebut bermanfaat. “Perlu diperhatikan cost of money supaya jangan terlalu tinggi bunga bank yang diperuntukkan bagi rakyat miskin,” tandasnya.

Menurut Menteri BUMN Sugiharto, untuk menyalurkan dana-dana BUMN itu akan menggunakan instrumen PNM (Permodalan Nasional Madani), instrumen Bahana Pantura dan BRI, yang besarnya sekitar satu sampai tiga persen dari sisa laba BUMN. “Dari tahun ke tahun saya harapkan meningkat sejalan peningkatan produktivitas BUMN itu sendiri,”ujarnya.

Selain untuk rakyat miskin, program ini juga berlaku bagi para TKI yang kembali ke Indonesia. Pemerintah akan mendata keahlian (skill) yang dimiliki para TKI, untuk ditempatkan di lahan-lahan perkebunan atau lapangan pekerjaan lainnya. “Akan ada koordinasi dengan departemen-departemen lain supaya mereka (TKI) bisa ditempatkan (dipekerjakan), jika mereka tidak layak lagi bekerja di Malaysia,” tambahnya.

Dalam rakor ini selain hadir Menteri BUMN, turut hadir menteri Kelautan Fredi Numberi, Menteri Dalam Negeri M. Ma'ruf, Menteri Koperasi dan UKM Surya darma Ali, Menteri Tenaga kerja, dan Transmigrasi Fahmi Idris, Menteri Perumahan Rakyat Yusuf Ashari, Gubernur Bank Indonesia Burhanudin, Menteri Kehutanan M.S. Kaban, Menteri Perindustrian Andung Nitimihardja. Juga hadir beberapa direktur utama bank-bank yang ditunjuk membantu pelaksanaan program ini.

Sunariah