Partai Rakyat Demokratik Usulkan Komisi DPR Dibekukan

Selasa, 02 November 2004 | 13:47 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Lukman Halim, Ketua II Partai Rakyat Demokratik (PRD, mengusulkan komisi-komisi di DPR RI dibekukan sementara. Alasannya, ini untuk mendinginkan hubungan antara parlemen dengan pemerintah yang belakangan makin memanas.

Selanjutnya, partai yang berkantor pusat di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan, itu mengusulkan dibentuknya kelompok kerja yang sifatnya fleksibel dan demokratis.
Munculnya dua kubu Koalisi Kerakyatan dan Koalisi Kebangsaan, hanya memperuncing masalah.

Koalisi Kerakyatan merupakan wadah Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat, Partai Amanat Anasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Bintang Pelopor Demokrasi. Sedangkan Koalisi Kebangsan terdiri atas Partai PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Bintang Reformasi, dan Partai Damai Sejahtera.

Perseteruan antarpartai di atas dipicu oleh pro dan kontra pergantian Panglima Jenderal TNI Endiartono Sutarto. Sekretaris Jenderal PRD Zelly Ariane menyatakan, dalam waktu dekat akan menggelar pertemuan dengan berbagai organisasi masyarakat.

Bertepatan hari jak asasi manusia pada 10 Desember, partai ini akan turun ke jalan guna menyuarakan tuntutan.
Tujuannya adalah melihat reaksi para Dewan, apakah tetap sibuk sendiri atau bekerja menurusi rakyat.

Alasan mengusulkan kelompak kerja, menurutnya, ini merupakan jalan yang paling netral untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa DPR masih peduli.

Minggu ini, mereka akan segera mengirim surat kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang isinya menyerukan untuk menghentikan perseteruan dan untuk memperjuangkan amandemen TNI, UU Terorisme, dan UU lain yang sangat mendesak untuk dibahas.

Mereka memilih PKS sebagai jembatan dengan DPR karena menurut PKS memiliki dukungan yang besar dari rakyat.

Suliyanti-Tempo News Rom