ICW dan Greenomics Kritik Proyek Rehabilitasi Hutan

Selasa, 02 November 2004 | 17:40 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Greenomics Indonesia dan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik pelaksanaan proyek Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN). Beberapa evaluasinya itu disampaikan dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (2/11).

Pertama, proyek rehabilitasi itu rawan KKN. Greenomics dan ICW mencatat ada 15 titik rawan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. Titik-titik rawan antara lain adalah penentuan lokasi, sistem dan mekanisme penganggaran, sistem penilaian dan evaluasi oleh Perguruan Tinggi, serta keterlibatan publik.

Kedua, proses cairnya anggaran untuk rehabilitasi, lamban, meskipun GERHAN sudah melibatkan banyak lembaga tinggi negara seperti Menko Kesra, Menko Perekonomian, dan Menko Polkam, Kapolri dan Panglima TNI, selain Departemen Kehutanan sendiri. Menurut Greenomics, anggaran selalu turun di penghujung tahun, sekitar Oktober dan November, hingga pemanfaatannya kurang efektif. Seharusnya, anggaran sudah bisa turun antara April, atau selambatnya Juni. "Anggaran 2004 Rp 1,473 triliun baru dicairkan pada pertengahan Oktober lalu, padahal, pada Desember 2004 penggunaan anggaran GERHAN harus sudah dilaporkan," kata Direktur Eksekutif Greenomics, Elfian Effendi. Greenomic mencurigai, keterlambatan turunnya anggaran itu lebih dikarenakan adanya tarik menarik kepentingan politik di DPR.

Ketiga, program GERHAN tidak mampu menanggulangi kerusakan hutan yang telah terjadi. Program GERHAN yang dilaksanakan sejak 2003, berlangsung selama lima tahun. Targetnya adalah merehabilitasi hutan Indonesia seluas tiga juta hektar. Padahal, tingkat kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3,8 juta hektar/tahun. Jadi laju penggundulan hutan hutan mencapai 3,6 kali lebih cepat dibandingkan laju rehabilitasi.

Temuan itu merupakan bagian dari bagian dari nota kesepahaman antara Greenomics, ICW dengan Departemen Kehutanan yang diteken pada 23 Juni 2004 lalu.

Indriani - Tempo