Antara Parsel dan Pemerintahan Bersih

Selasa, 02 November 2004 | 20:21 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Menciptakan pemerintah yang bersih jadi serba salah. Maksud hati melarang pemberian parsel agar tak ada 'unsur' suap menyuap kepada pejabat pemerintah. Malah diartikan, mematikan kelompok usaha kecil dan menangah.

Menurut Handaka, ketua Asosiasi Peritel Indonesia (Aprindo) dampak pelarangan pemberian parsel cukup signifikan, "Dengan adanya pelarangan pemberian parsel, akan berdampak pada pengurangan omset penjualan parsel sekitar 50 persen dibandingkan tahun sebelumnya,"katanya di Jakarta, Rabu (2/11).

Pelarangan pemberian parsel akan berdampak kerugian bagi sektor Usaha Kecil Menengah (UKM). Para pembuat kerajinan sebelumnya telah memproduksi parsel jauh hari sebagai persiapan menjelang lebaran. Pengumuman pelarangan yang mendadak, mendekati hari raya lebaran, semakin memperburuk kondisi UKM yang belum mengantisipasi akibat keputusan tersebut.

Kebijakan yang dikeluarkan, menurut Handaka memang cukup simpatik, namun tidak bijaksana. "Pemerintah harus memikirkan dampaknya bagi sektor UKM,pelarangan parsel ini sama saja mencabut peluang pendapatan mereka," ujarnya.

Yuliawati