close
Besar Kecil Normal

Menteri Pendidikan Nasional : UAN Akan Dihapus

Sabtu, 06 November 2004 | 07:12 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Gebrakan baru akan di mulai Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo. Departemen di bawah pimpinannya, sedang merancang untuk mengubah konsep, tidak lagi ada ujian akhir nasional (UAN) tapi ujian masuk nasional.

Nantinya, dalam konsep yang dirancang, tidak dipersoalkan kelulusan seseorang dari suatu lembaga, tapi lebih pada seseorang yang ingin masuk dalam lembaga yang kompetitif. Seperti murid yang ingin masuk ke perguruan tinggi. "Untuk lembaga yang diperebutkan banyak orang memang diperlukan seleksi untuk membuktikan siapa yang paling berhak. Itu yang relevan," tegasnya.

Begitu juga di level favorit, menurut Menteri Bambang, relevan jika ada ujian nasional untuk masuk, untuk berebut kursi. "Tapi untuk masuk di SD atau di SMP di perdesaan, dimana sekolah itu kewajiban. Kok dihalang-halangi? Kan itu zhalim?" ujarnya.

Untuk masuk ke SMP, berdasar amanat UU Sistem Pendidikan Nasional yang mewajibkan belajar 9 tahun, tak relevan ada ujian masuk SMP. "Ujian masuk untuk seperti itu tak relevan. Toh, pendidikan itu wajib. Meskipun ia tidak punya duit, bodoh. Ia tetap wajib menyelesaikan pendidikan 9 tahun. Untuk apa ada UAN SD, untuk apa ada ujian masuk SD-nya? Kenapa pemerintah tidak mempermudahnya. Tokh itu kewajiban,"ujarnya.

Bagaimana menilai mutu murid jika UAN dihapus? Menurut Menteri Bambang mutu tergantung input, proses dan output. "Kalau inputnya anak tersebut bodoh dari awal, apakah dia tidak berhak untuk masuk SMP? Apakah dia harus gagal sampai di SD saja?"katanya.

Menurut Bambang sebetulnya tujuan UAN adalah menggagalkan anak yang bodoh untuk masuk SMP. "Kan itu bertentangan dengan UU? Hal tersebut sangat diskriminatif. Karena yang bodohpun berhak mendapatkan pendidikan,"ujarnya. tegasnya.

Kompetisi tetap berlaku, menurut Menteri Bambang, tapi di kelas. "Bukan di saat murid ingin masuk sekolah. Karena itu artinya menghalang-halangi haknya,"ujarnya. Bambang memberi contoh orang Islam, sholat Jumat itu wajib. Karenanya tidak ada seleksi untuk masuk masjid saat mau sholat Jumat.

Rr. Ariyani

  • Share on Facebook
  • Print
  • Send

Komentar Anda [2] :

  • Uan
    Rere, Lampung, 24/10/2008 17:59:51 wib

    saya harap pemerintah tidak hanya bicara saja tapi juga ada pembuktian.bagaimana pun,UAN lebih banyak membawa dampak negatif daripada positif.UAN tidak akan pernah fair selama tujuannya untuk menentukan kelulusan.dan perlu diketahui,Uan tidak menjamin masa depan akan menjadi cerah karena sudah bisa lulus Uan.Banyak orang yang melakukan kecurangan untuk bisa lulus uan.Uan juga harus dipertanggungjwabkan secara moral karena telah banyak memakana korban.

  • Uan mohon ditiadakan.
    Riska Anggraini, Medan, 16/10/2008 19:46:22 wib

    saya sebagai seorang murid setuju apabila uan ditiadakan karena saya punya contoh kasus.
    Disekolah kami ada murid yag pintar tetapi dia agak sedikit memiliki kekurangan mental.Saya rasa dia kena penyakit autis.tetapi selama dia mengikuti pelajaran disekolah.Tak sedikit pun dia mendapatkan nilai yang jelek.Tetapi pada saat Uan berlangsung dia ragu dia telah mengisi data dengan baik atau tidak.Dikarenakan keraguaannya itu pada waktu ujian MM,Kimia dan Fisika dia tidak lulus.Nah dengan kata lain Uan juga dapat membuat kami tertekan dikarenakan 9 thn kami belajar hanya dikarenakan tidak lulus ujian Uan impian kami selama bertahun-tahun sirna begitu saja.
    Lalu saya juga khawatir pada teman-teman saya yag bersekolah diperdesaan.karena fasilits mereka tidak memungkinkan.Mungkin yang sekolah dikota setiap ada materi mereka dapat mempraktekan.Nah kalau didesa pasilitas disekolah mereka tidak ada.Pemerintah selalu bilang untuk memajukan mutu anak bangsa.tetapi mereka tidak pernah diberi solusi.Hanya mampu membuat eksperimen saja.

Kirim Komentar

Nama:

Kota:

Email:

Judul:

Komentar:

Kode Verifikasi :

Masukkan Kode :

Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi Tempo Interaktif. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan