Search  
 
| Advance search | Registration | About us | Careers
  Home  
  Budaya  
  Digital  
  Ekonomi  
  Internasional  
  Iptek  
  Jakarta  
  Nasional  
  Nusa  
Olahraga  
  Majalah  
  Koran  
  Pusat Data  
  Tempophoto  
  Indikator  
English
Apa Itu RSS?
   

Nasional

Syafii Maarif Menolak Kembali Memimpin Muhammadiyah
Rabu, 01 Desember 2004 | 22:58 WIB

TEMPO Interaktif, Yogyakarta: Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah, Ahmad Syafii Ma'arif menolak memimpin kembali Muhammadiyah untuk periode berikutnya. Menurut Syafii, Muktamar Muhammadiyah ke-45 di Malang pada tahun 2005, merupakan akhir kepemimpinannya di Muhammadiyah. ?Tahun depan usia saya 70 tahun. Masa usia 70 tahun masih memimpin Muhammadiyah,? katanya.

Syafii yang menjadi guru besar sejarah Universitas Negeri Yogyakarta ini berharap kader muda Muhammadiyah yang akan memimpin. Ia mengaku sudah ada beberapa kader Muhammadiyah yang siap menggantikannya. Pernyataan Syafii ini disampaikan dalam jumpa pers di kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Rabu (1/12).

Jumpa pers itu dilakukan berkaitan dengan pertemuan Tanwir Muhammadiyah di Mataram, Nusa Tenggara Barat, pada 2-5 Desember. Ia berharap Muktamar
Muhammadiyah yang akan berlangsung pada Juli tahun depan di Malang, Jawa
Timur, akan lebih mulus, termasuk soal pemilihan pengurus PP Muhammadiyah.
?Saya harap tak akan terjadi pertentangan sebagaimana yang terjadi di NU,? ujarnya.

Tanwir merupakan pertemuan tertinggi dalam organisasi Muhammadiyah di bawah
muktamar. Pertemuan itu akan menyusun materi penting yang akan menjadi agenda muktamar, termasuk perubahan anggaran dasar berupa struktur organisasi. Menurut Syafii, nanti akan ditawarkan kepada peserta muktamar pergantian jabatan ketua yang selama ini disebut Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah, menjadi Ketua Umum dan Sekretaris Umum. ?Jabatan ketua pada struktur yang ada sekarang kurang kuat,? katanya.

Dalam sidang Tanwir ini pula akan dibahas tentang revitalisasi peran kebangsaan yang dapat dimainkan Muhammadiyah. Menurut Syafii, Muhammadiyah akan mengambil posisi dan fungsi yang lebih berarti mengembangkan keseimbangan baru antara peran negara terhadap publik. Peran itu berupa peningkatan kepedulian, pelayanan, advokasi, dan pembebasan terhadap masalah sosial.

Dalam hal peran politik, kata Syafii, Muhammadiyah masih setia pada Khittah Muhammadiyah Makassar pada 1971 dan Khittah Denpasar pada 2002 yang menjaga
jarak dengan politik praktis dan tak akan menjadi partai politik sebagaimana yang diusulkan Pemuda Muhammadiyah. ?Adapun dukungan Muhammadiyah kepada
Amin Rais pada pemilihan presiden yang lalu itu merupakan kasus khusus,?
kilahnya.

Raihul Fadjri?Tempo

INDEKS BERITA LAINNYA :
 

 

 

dibuat oleh Radja:danendro
 
Berita Terkait

Putra Mahkota Libya Bagi-Bagi Sembako
Ketua Muhammadiyah Minta Aksi FPI Dihentikan
Ketua Umum Muhammadiyah: Pendirian Partai Baru Belum Perlu
Ormas Islam akan Adukan Praktik Maksiat ke Mabes Polri
Laporan Keuangan ke Publik Memberatkan Muhammadiyah
Muhammadiyah Membuka Diri Kepada Dua Pasangan Capres
Warga Muhammadiyah Diminta Tidak Golput
Indonesia Akan Selenggarakan Seminar Terorisme
Ketua PP Muhammadiyah: Pelaksanaan Pilpres Banyak Cacatnya
Taufik Kiemas Batal Bertemu Dien Syamsudin
> selengkapnya...


Website

Muhammadiyah


Komentar Anda
-
Kirim
-
Baca [1]


Berita Terakhir

Pasokan Daya Listrik PLN Tidak Transparan
Ratusan Pengusaha Tionghoa Nyatakan Dukungan Pada Yudhoyono
Presiden Optimistis Indonesia akan Jadi Lumbung Padi
Dua Pejabat Kutai Kertanegara Ditahan
Suara NU Tentukan Putaran Kedua Pemilihan Gubernur Jawa Timur

<< December,2004>>
MSnSl RK JS
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31




 

 
buatan danendro English | Japanese | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Budaya | Digital | Ekonomi |Internasional |Iptek |Jakarta | Nasional | Nusa| Olahraga | Indikator
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data