Memilih Ryamizard Menabrak UU TNI yang Baru?

Selasa, 07 Desember 2004 | 22:19 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Ribut-ribut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) soal Panglima TNI ditanyakan banyak pihak. Masyarakat melihat DPR hanya ribut soal pergantian dari Jenderal Endriartono Soetarto kepada Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Ryamizard Ryacudu. Padahal kalau memang mau berkehidupan negara yang harmonis tak ribut-ribut, perlu dilirik calon lainnya.

Namun, anggota Komisi I, Effendy Choirie yang ditemui Tempo siang ini (7/12) di Jakarta menyatakan bahwa komisi I tetap menganggap Jenderal Ryamizard Ryacudu, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), orang yang paling tepat meenjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI). "Perlu waktu lama untuk memperoleh mandat. Prosesnya juga lama, untuk mengajukan calon lain,"katanya.

Selain soal waktu yang sempit, karena surat (bekas)Presiden Megawati Soekarnoputri, membuat komisi I tak punya pilihan lain. Menurut Effendi, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Bernard Kent Sondakh dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Cheppy Hakim sudah dua kali diperpanjang masa tugasnya. "Masa yang mau dijadikan Panglima orang yang sudah tua,"katanya.

Padahal berdasarkan Undang-undang TNI no.34 tahun 2004 (yang baru), pensiun seorang perwira adalah 58 tahun. KSAL Kent Sondakh saat ini baru berusia 56 tahun dan KSAU Cheppy 57 tahun. Tentu alasan Effendi tak masuk akal. Apalagi tradisi selama ini, Panglima TNI, diambil dari perwira tinggi yang masih menjabat Kepala staf yang paling senior.

Menyinggung soal amanat UU TNI No.34/2004 yang menyatakan bahwa jabatan Panglima dipegang secara bergiliran, komisi I DPR mengabaikan UU tersebut sat ini. "UU itu tidak mewajibkan,"ujarnya. Artinya, UU yang baru disahkan bisa ditabrak, sesuai kebutuhan saat ini.

Selain Effendi,Yuddy Chrisnandi, anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar, juga mendukung pencalonan Jenderal Ryamizard."Saya tidak melihat dia (Ryamizard) memiliki nama yang buruk di dunia internasional,"katanya.

Yudhy menjamin dunia internasional, khususnya Amerika Serikat, tidak keberatan jika Jenderal Ryamizard Ryacudu menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Endriartono Sutarto. Yuddy mengaku sempat berdialog dengan (calon) Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat untuk Indonesia, Lynn B. Pascoe, saat mengunjungi ketua DPR, Agung Laksono. Yuddy sempat menanyakan soal keberatan AS pada Ryamizard. Menurut Yuddy, Dubes menjawab bahwa negaranya sama sekali tidak keberatan. "We don’t care and we don’t mind,"katanya mengutip perkataan Dubes.

Menurut Yuddy, Amerika Serikat melalui Dubes menyatakan tidak akan mencampurinya, sama halnya ketika Indonesia mengadakan pemilihan presiden. Namun, Dubes Pascoe mengakui adanya pengkajian internal (di AS) terhadap Jenderal Ryamizard. "Itu adalah hal biasa. Sama seperti Indonesia melakukan pengkajian-pengkajian dalam pemerintahan Indonesia sendiri,"ujarnya.

Komisi I, menurut Yudhy, tidak khawatir jika Ryamizard menjadi Panglima, walau AS atau kebanyakan masyarakat tak setuju. "Justru Dia harus kita bela karena bicara soal nasionalisme,"katanya.

Suliyanti