DPD Minta Uang Akomodasi

Selasa, 14 Desember 2004 | 21:04 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Selepas masa reses persidangan Januari 2005, para anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengaku belum tahu akan bertempat tinggal di mana. Sebab tempat mereka selama ini menginap di Hotel Mercure, telah habis masa kontraknya dan tidak diperpanjang karena ketidaan dana. Menurut La Ode Ida, Wakil Ketua DPD, pihak Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (Setjen DPR) sama sekali tidak menganggarkan dana untuk akomodasi anggota DPD setelah Desember 2004. Anggaran yang ada hanya sampai 31 Desember 2004 dan saat ini sudah habis.

Akibat tidak adanya dana, menurut La Ode, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPD telah mengupayakan pinjaman dari Bank Mandiri sebesar Rp 150 Juta perorang. Pembayaran pinjaman ini akan dipotong langsung dari dana akomodasi para anggota selama dua tahun dengan bunga 19% per tahun.

Menurut La Ode, tidak semua anggota DPD menerima alternatif ini. Anggota DPD perwakilan daerah Bengkulu dan Bangka Belitung telah meminta ijin kepadanya untuk tidak ke Jakarta sampai dana akomodasi itu turun dari Setjen. Kedua anggota itu menurut La Ode menolak meminjam dan membayar bunga Bank.

Oleh karena itu, menurutnya, DPD akan mengirim surat kepada pemerintah yang berisi tuntutan agar pemerintah segera menalangi dana akomodasi sampai sekitar Rp 5 Miliar. Dana itu menurut La Ode diperuntukan bagi 120 anggota DPD selama tiga bulan pertama tahun 2005. Jika dana ini tidak diberikan, kata La Ode, mereka terpaksa akan meminjam dari Bank, namun menolak membayar bunganya.

Soal kemungkinan fasilitas rumah dinas, La Ode menyebut kalau para anggota DPD menolaknya. Dengan alasan ingin mengikuti tradisi parlemen di negara-negara maju yang tidak tinggal dalam suatu lokasi tertutup. Selain itu kata La Ode, mereka mengaku akan bosan jika harus bertemu setiap saat dengan orang-orang yang sama. Maka para anggota DPD ini menurut La Ode sepakat meminta uang akomodasi agar memiliki kebebasan untuk memilih tempat tinggal.

Suliyanti