Presiden : Pendekatan Kekuasaan Bukan Ciri Perwira
Kamis, 16 Desember 2004 | 17:03 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemimpin dengan pendekatan kekuasaan, menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sudah tidak sesuai lagi dan bukan ciri perwira TNI dan Polri. Sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan, prajurit TNI dan anggota Polri harus dekat dan mencintai rakyat. Selama ini rakyat merasa TNI dan Polri cuma kepanjangan tangan penguasa dan pengusaha.
Menurut Presiden Yudhoyono, pelantikan dan pengambilan sumpah perwira baru TNI dan Polri yang bukanlah puncak prestasi, tetapi baru langkah awal dalam pengabdian perwira kepada bangsa dan negara. Perwira dididik dan disiapkan sebagai pemimpin. Pemimpin yang baik harus mampu memimpin dirinya sendiri, mampu menjadi panutan serta mau mengerti permasalahan bawahannya. "Saat ini, pemimpin dengan pendekatan kekuasaan sudah tidak sesuai lagi dan bukan ciri perwira TNI dan Polri,"kata SBY saat memberikan amanat di depan 797 perwira baru TNI dan Polri pada acara Prasetya Perwira TNI dan Polri di
kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Kamis (16/12).
Sebagai perwira remaja, menurut SBY, modal awal yang harus dimiliki adalah kapasitas dan integritas pribadi yang handal dan tangguh. Memiliki visi dan konsep serta mampu memberi motivasi, merupakan modal utama pemimpin dalam menghadapi tantangan tugas yang makin kompleks di
masa depan.
Untuk dapat melaksanakan tugas pokok, menurut Presiden, para perwira harus mampu mensinergikan kemampuan profesionalitas, loyalitas dan soliditas secara tepat dan benar. "Profesionalitas tidak berarti mengandalkan imbalan dengan tolok ukur material dalam setiap melaksanakan tugas, katanya. Setiap prajurit TNI dituntut memiliki loyalitas yang tinggi kepada pimpinan dan atasannya dalam setiap pelaksanaan tugas, bukan kepentingan individu, kelompok ataupun golongan.
Presiden mengingatkan, tekad dan komitmen TNI untuk benar-benar bersikap netral dalam kehidupan politik dengan tidak melibatkan diri pada politik
praktis. "Sikap netralitas TNI dalam politik telah teruji dan terbukti memberikan kontribusi positif dalam transisi demokrasi dan pemantapan kehidupan
bernegara pada proses pemilu 2004 yang lalu,"katanya.
Kepada para perwira baru Polri, Presiden Yudhoyono meminta mereka menunjukkan dedikasi dan kerja keras dimanapun nantinya ditugaskan. "Sebagai anggota muda Polri, sejak dini hendaklah menanamkan dalam hati nurani untuk melaksanakan tugas secara bersungguh-sungguh, profesional tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat mencederai masyarakat maupun mencoreng citra institusi polri,"kata Presiden Yudhoyono.
Selama ini polisi memang banyak salah langkah, bukan berpihak pada kebenaran dan rakyat yang lemah, tetapi justru melindungi konglomerat hitam dan 'bermasalah'. Menurut Presiden Yudhoyono, saat ini harapan terbesar masyarakat terhadap Polri adalah agar Polri terus bisa mengubah diri, mampu memberikan jaminan keamanan dan rasa aman kepada masyarakat. Presiden berharap Polri tetap tegas dalam menegakkan hukum, tidak pandang bulu dan mampu memposisikan diri sebagai pengayom, pelindung
dan pelayan masyarakat.
Tugas Polri bersentuhan langsung dengan masyarakat, karena itu membutuhkan Polri yang bersikap santun, ramah namun tegas, dan dapat dijadikan contoh masyarakat. "Masyarakat akan sangat berprihatin jika
masih terjadi pelanggaran disiplin dan kode etik profesi kepolisian di lapangan,"kata SBY. Seperti tindakan penyalahgunaan wewenang oleh oknum Polri dan
tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota dalam menghadapi massa. "Tindakan tersebut telah melukai hati masyarakat dan menurunkan citra Polri,"kata Presiden.
Pada kesempatan itu, Presiden Yudhoyono menyematkan penghargaan Adi Makkayasa epada empat lulusan terbaik. Mereka adalah Letda Inf Alzaki (TNI AD), Letda
Laut Pelaut Ahmad Makmur Ikhlas (TNI AL), Letda Lek Pandu Eka Prayoga (TNI AU dan Ipda Pol James Hasudungan (Polri).
Penggabungan pelantikan perwira TNI dan Polri, sebenarnya sudah tidak sesuai dengan semangat pemisahan TNI dan Polri. Karena Polri kini sudah menjadi bagian dari bagian masyarakat sipili. Seharusnya segala bentuk, simbol dsan semangat militer, sudah seharusnya ditiadakan sedikit demi sedikit. Apakah Presiden Yudhoyono mau mengembalikan polisi ke dalam lingkugnan militer?
Heru CN
