Pemerintah Dinilai Tak Serius Evaluasi Darurat Sipil Aceh

Rabu, 22 Desember 2004 | 18:36 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Aceh Working Groups(AWG) menilai, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak serius melaksanakan janjinya untuk mengevaluasi darurat sipil di Nangroe Aceh Darussalam. Sikap pemerintah untuk memperbesar jumlah aparat intelijen di Aceh dirasa tidak tepat.

“Secara kualitatif selama satu bulan pelaksanaan darurat sipil tahap dua di Aceh masih banyak diwarnai pelanggaran HAM,” kata Rusdi Marpaung, Koordinator AWG, Rabu(22/12) dalam jumpa persnya di kantor Imparsial, Jakarta.

Menurut catatan AWG, selama satu bulan pelaksanaan darurat sipil di Aceh terjadi 84 kasus kekerasan yang menimpa warga Aceh. ”Ini tidak berbeda jauh dengan kondisi darurat sipil tahap pertama pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri,”ujarnya. Kekerasan yang terjadi berupa pembunuhan, penyiksaan, dan penghilangan secara paksa terhadap warga Aceh. Dilihat dari kinerja aparat keamanan, kata Rusdi, juga tidak banyak peningkatan.

Bahkan, pada 25 November 2004, terjadi bentrokan antara aparat TNI dan Brimob di Aceh Timur. Bentrokan ini menewaskan satu anggota Brimib dan mencederai beberapa aparat keamanan lainya. ”Bentrokan itu menimbulkan ketakutan dikalangan masyarakat, ini kok malah akan ditambah aparat intelijen,”ujar Rusdi.

Seperti diberitakan Koran Tempo hari ini, jumlah aparat intelijen di Aceh akan ditingkatkan. Hal ini dikemukakan Panglima Kodam Iskandar Muda, Mayor Jenderal Endang Suwarya kepada pers, usai mengikuti rakor polkam untuk mengevaluasi satu bulan pelaksanaan darurat sipil kedua di propinsi tersebut, di kantor Menteri Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan, kemarin.

AWG mendesak pemerintah untuk mengakhiri status darurat sipil. ”Mengingat tidak ada perbaikan dalam penyelesaian konflik ,” kata Rusdi. Selain itu, mereka juga mendesak aparat keamanan memperbaiki kinerjanya dalam menciptakan keamanan.

AWG juga mendesak DPR untuk membentuk tim evaluasi kebijakan darurat sipil.”Hasil evaluasi itu nantinya bisa dijadikan referensi politik untuk pengambilan kebijakan penyelesaian konflik di Aceh,” kata Rusdi.

Sutarto