PDIP Tidak Halangi Jika Golkar Mundur dari Koalisi Kebangsaan
Minggu, 26 Desember 2004 | 12:47 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mempersilahkan seandainya Partai Golkar akan keluar dari Koalisi Kebangsaan. Tanpa Golkar, PDIP akan tetap membawa Koalisi Kebangsaan sebagai kelompok penyeimbang di parlermen. "Silahkan saja kalau Golkar keluar dari Koalisi Kebangasaan," kata Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo kepada Tempo di Jakarta, Minggu (26/12).
Menurut Tjahjo keputusan Golkar meninggalkan koalisi adalah hak partai berlambang beringin itu. "Kalau toh Golkar keluar ya nggak ada masalah. PDI Perjuangan berjalan sendiri pun tidak ada masalah," tegas Tjahjo.
Dalam kesenderiannya, PDIP akan tetap menjalankan prinsip dibentuknya koalsi yaitu fokus terhadap Pancasila dan UUD 1945, untuk mengawal aspirasi rakyat dan melaksanakan ketiga fungsi DPR. "Mengontrol pemerintah agar berpihak kepada kepentingan rakyat, hak budget yang lebih mengarah kepada pembangunan yang berorientasi kepada kepentingan kesejahteraan rakyat, yang ketiga melakukan fungsi membuat Undang-undang bersama pemerintah," katanya.
Untuk itulah, kata Tjahjo, PDIP akan tetap memposisikan sebagai partai oposan. "Kita akan tetap mengawal aspirasi rakyat. Ini untuk istilah yang lebih tepat bagi oposisi. Walaupun pada posisi fraksi kami sendiri," katanya.
Dengan jumlah 109 anggota di DPR, Menurut Tjahjo, PDIP tetap bisa menjadi kelompok penyeimbang yang kuat. Dengan konsolidasi maka koalisi kebangsaan tetap akan efektif menjalankan tujuann ini. "Seandainya kita kalah dalam proses pengambilan keputusan politikpun kita tidak ada masalah. Sebab kami telah memperjuangkan secara maksimal. Jadi satu fraksi pun ide koalisi kebangsaan akan kita jalankan, itu saja. Kami akan tetap terus efektif dengan 109," ujarnya.
Tjahjo juga optimis selama aspirasi yang diperjuangkan menyangkut hak masyarakat banyak, maka rakyat akan membela fraksinya. Demikaina juga dengan fraksi partai lain. Menurutnya dalam beberapa kasus, visi PDIP selaras dengan partai lain sehingga bisa diajak kerjasa sama.
Oleh karena itu, pihaknya sat ini tengah menggalang kekuatan untuk membentuk suatu koalisi baru dengan partai selain Golkar. Koalisi ini akan didasarkan pada kasus yang berkembang. "Saya kira ini masih pada taraf penjajagan, walaupun nantinya koalisinya tidak secara permanen, secara kasuistis saya kira kita akan berfikir sama," paparnya.
Dia mencontohkan, seperti dalam pengajuan hak interpelasi mengenai kasus pembelian tank Scorpion, PDIP telah menggandeng PAN. Demikian juga dalam soal kenaikan BBM yaitu elpiji dan pertamax. "Saya kira dengan PAN kita sudah bersinergi untuk kasus yang sama," kata Tjahjo.
Anggota Fraksi PAN DPR RI Drajad Hari Woibowo mengatakan fraksinya akan tetap kritis terhadap pemerintah walau tidak tergabung dalam Kolisi Kebangsaan. Dengan hengkangnya Golkar dari Koalisi Kebangsaan posisi PAN akan tetap sama.
Menurut Drajad, walaupun PAN sering dikatakan masuk ke dalam Koalisi kerakyatan, namun partainya tidak pernah secara formal mengatakannya. "PAN itu tidak pernah secara formal mengatakan sebagai bagian dari koalisi kerakyatan. Dan koalisi ini juga tidak dideklarisakan secara formal seperti koalisi kebangsaan," papar Drajad.
Oleh karena itu, Drajad menegaskan, dengan adanya koalisi atau tidak, seharusnya fungsi pengawasan kepada pemerintah harus tetap dijalankan. Sehingga seandainya pun ada koalisi, nantinya akan berdasar pada ide yang muncul dari setiap isu. "Kalau pemerintah mengajukan soal yang bagus maka PAN akan berada di situ. Tapi kalau mengajukan yang merugikan kepentingan masyarakat banyak PAN akan mengkritisi," kata Drajad menegaskan posisi PAN di parlemen.
Muchamad Nafi
