Nasional

Ada Pungli di Depag Subang, Berani Menteri Ambil Tindakan?
Rabu, 05 Januari 2005 | 17:13 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Ratusan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Departemen agama di Kabupaten Subang, Jawa Barat, yang telah dinyatakan lolos seleksi CPNS pada Jumat (31/12) lalu, mengeluh. Karena dimintai dana operasional pengurusan surat keputusan pengangkatan CPNS di tingkat kantor wilayah provinsi dan pusat.

Para CPNS yang sudah dinyatakan lulus tersebut, dimintai dana operasional, lulusan S1 atau calon pegawai golongan IIIA rata-rata Rp.3 juta per orang dan buat para lulusan SLTA atau setara dengan golongan IIB, dimintai Rp.2,5 juta per orang. "Kalau nggak ngasih, SK pengangkatan kami diancam nggak diurusin," kata sejumlah CPNS yang telah lulus seleksi sambil meminta dirahasiakan namanya. Pungutan liar itu dimaksudkan buat sewa gedung dan pengurusan SK pengangkatan ke kanwil dan pusat.

Pungutan liar itu dilakukan pegawai Kantor Depag Kabupaten Subang, yang terlibat dalam kepanitian penerimaan CPNS. Semula, pemungli minta Rp.10 juta, lalu turun menjadi 7 juta, turun lagi menjadi 5 juta. Karena alotnya penawaran dari para calon PNS, akhirnya disepakati "harga terendah" Rp.3 juta dan Rp.2,5 juta.

Tawar-menawar pungutan liar berdalih dana operasional tersebut, dilakukan di mushala kantor Depag Subang, seusai pengumuman kelulusan. Para CPNS itu sebetulnya keberatan dengan munculnya pungutan ilegal itu. Tetapi, karena sudah menjadi kesepakatan, akhirnya terpaksa memberikan dana yang diminta.

Dari 150 CPNS yang dinyatakan lulus pada pengumuman Jumat pekan lalu itu, seratus orang diantaranya sudah menyetor dana operasional seperti yang diminta para oknum Kandepag Subang masing-masing Rp.500 ribu, pada Senin (3/1). "Kami menyetor kepada para koordinator yang ditunjuk oleh para pegawai Depag itu," kata para calon PNS itu dengan nada kesal.

Rencananya Kamis (6/1) hari ini, mereka yang lulusan S1 akan menyetor kembali masing-masing Rp.2 juta, dan Rp.500 ribu lagi, disetor setelah SK pengangkatan diterbitkan. Ketua Panitia Penerimaan CPNS Kantor Depag Kabupaten Subang, Iing Zainal Mutaqin, membantah keras ihwal adanya pungutan liar tersebut.

Pihak panitia, menurut Iing, hanya meminta kepada para CPNS yang sudah dinyatakan lolos seleksi secepatnya melengkapi semua persyaratan administrasi yang dibutuhkan. "Supaya pengurusan SK pengangkatan di tingkat kanwil dan pusat cepat selesai,"katanya.

Iing mengakui kalau dana operasional selama pelaksanaan testing dan pasca testing yang diterima tingkat kandepag yang diterima dari Depag pusat, jumlahnya tidak mampu menutupi semua kebutuhan. "Dana dari pusat memang kurang,"ujar Iing. Pihak panitia pelaksana testing, menurut Iing, harus nombok dari dana taktis yang ada.

Nah, ini tentunya tugas berat Menteri Agama Muhammad M. Basyuni untuk membuktikan ucapannya. Sebelumnya usai acara peringatan Hari Ulang Tahun Depag ke-59 di Kantor Depag Jakarta Senin (3/1)membantah adanya KKN dalam proses penerimaan CPNS Depag dan akan memecat kalau ketahuan. “Kalau kamu tau ada KKN, akan saya habisi sama sekali,”tegasnya.

Nanang Sutisna/Badriah

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           Said Agil Husin Al Munawar