Nasional

SEGERA Temukan Diskriminasi dalam Pengambilan dan Penyaluran Bantuan
Rabu, 05 Januari 2005 | 19:14 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Solidaritas Gerakan Rakyat Untuk Aceh (SEGERA) menyesalkan masih diberlakukannya darurat sipil dan pendekatan keamanan dalam penanggulangan musibah Aceh. “Hambatan-hambatan teknis yang selama ini dihadapi karena Pemerintah masih mempertahankan posisi politik,”ujar Arie Ariyanto, Ketua SEGERA di usai menemui Sekretaris Menko Kesra Yustedjo Yuwono di kantor Menko Kesra Jakarta Rabu (5/1).

Masyarakat Aceh, menurut Arie, harus menunjukkan KTP merah putih dalam mengambil bantuan. “Itu sangat disayangkan dan tidak masuk akal,”ujarnya. Ia mencontohkan di Meulaboh pengambilan logistik dilakukan di Kodim-Kodim, sementara di Banda Aceh setiap distribusi logistik harus di bawah koordinasi Pangdam.

Beberapa relawan, ungkapnya, juga masih harus disweeping identitasnya untuk pengambilan logistik. “Padahal beberapa rakyat sudah lapar, bahkan beberapa pengungsi sudah mati dan semakin menurun daya sehatnya. Di Kecamatan Mata’i, Banda Aceh ada 50 yang mati,”ujarnya.

Ditanya tentang kemungkinan penyusup mengatasnamakan relawan, ia mengungkapkan, SEGERA sudah memverifikasi bahwa kemampuan GAM untuk melakukan tindak pidana yang diantisipasi itu tidak ada. “Malah hari pertama gempa senin (27/12) GAM Swedia mengeluarkan statement melakukan gencatan senjata sepihak dan akan cooling down dulu serta bahu membahu dengan pihak manapun nasional dan internasional untuk membantu krisis kemanusiaan di Aceh,”ujarnya.

Arie menyesalkan mengapa dalam penyaluran distribusi pemerintah mempunyai hasrat memonopoli di mana bantuan masuk dari unsur masyarakat yang sudah masuk ke Aceh harus dikoordinasikan ke Kodim, Kodam, Koramil dsb. “Pemerintah (TNI) ingin mengambil simpati dan legitimasi dengan mengambil hati rakyat Aceh ,”ujarnya.

Berbagai fakta yang terjadi di lapangan seperti adalah kehabisan logistik, penghambatan distribusi logistik karena harus disertai KTP, patroli aparat menggunakan senjata lengkap hingga menambah teror baru, banyaknya pengungsi yang meninggal akibat kurangnya distribusi logistik dan lemahnya bantuan medis, prosedur pengambilan logistik yang dipersulit seperti di bandara Blang Bintang dan Polonia Medan, di Bandara Blang Bintang Banda Aceh mie instan bantuan dijual dengan harga Rp 500.

Selain itu, adanya sweeping dan pungutan liar Rp 40 ribu-Rp 50 ribu terhadap relawan yang sedang melakukan perjalanan dari Tapak Tuan ke Meulaboh dengan alasan untuk subsidi BBM aparat. “Terjadi juga di Pidie dan Aceh Jeumpa,”ujarnya.

Menurut Sesmenko, Yustedjo Yuwono itu hanya oknum saja. “Pemerintah tidak mungkin mengkoordinasikan hal itu dan dalam situasi seperti ini mungkin ada oknum yang menggunakan wewenang untuk melakukan tindakan semacam itu,”ujarnya.

SEGERA berharap agar semua elemen nasional bahu-membahu berkonsentrasi untuk memberikan solidaritas kemanusiaan di Aceh betul-betul diakomodasi sehingga tidak ada lagi faktor-faktor teknis dan strategis yang menghambat untuk mengakses ke sana. “Karena faktanya banyak posko tapi tidak lancar terdistribusi ke sana. Di satu sisi banyak pengungsi-pengungsi kelaparan,”kata Arie.

Badriah

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           Letusan Gunung Pinatubo Letusan Gunung Pinatubo >>selengkapnya ::