Nasional

Koalisi LSM Minta Bicara di Forum KTT
Rabu, 05 Januari 2005 | 19:54 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Aceh Working Group (AWG) akan mendesakan sejumlah tuntutan untuk dijadikan agenda dalam pembahasan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Tsunami yang akan diselenggarakan di Jakarta, Kamis besok (6/1). "Kami akan berusaha bisa masuk dan berbicara dalam forum tersebut," ujar Kusfiardi dari Koordionator Koalisi Anti utang mewakili AWG, Rabu (5/1).

Dalam KTT akan hadir sejumlah kepala negara dan wakil-wakil dari ASEAN, Uni Eropa, Bank Dunia, WHO dan lembaga-lembaga lain.

Beberapa usulan yang akan disampaikan AWG antara lain agar KTT Tsunami tidak dijadikan sebagai legitimasi atas lahirnya kebijakan utang baru. Koalisi LSM juga menuntut agar penghapusan utang menjadi agenda prioritas dalam pertemuan KKT, agar pemerintah negara yang terkena bencana dapat berkonsentrasi mengalokasikan dana ke penghapusan utang. Penghapusan utang harus dilakukan dengan tanpa syarat.

Dijelaskan Kusfiardi, sebelum terjadi bencana tsunami telah terbelit utang hingga Rp 1.000 triliun, termasuk Rp 700 triliun utang dalam negeri yang dibuat pemerintah untuk menyelamatkan sektor perbankan. Sisanya utang luar negeri baru dari dana Moneter internasional (IMF) dan Consultatif Group on Indonesia (CGI).

Beban tersebut menimbulkan kewajiban untuk membayar angsuran pokok dan bunga sebesar Rp 140 triliun per tahun. Kondisi ini menurut Kusfiardi telah meningkatkan pengangguran dan dan kemiskinan. Alokasi pembayaran utang luar negeri untuk 2005 yang berjumlah Rp 71,98 triliun sebenarnya menurut Kusfiardi lebih dari cukup untuk pembangunan kembali Aceh dan Sumatera Utara yang butuh dana sekitar Rp 12 triliun. Sisanya bisa digunakan untuk mendukung pembiayaan pemenuhan hak konstitusi rakyat. "Bahkan pemerintah bisa menggagalkan rencana harga BBM dan menjual BUMN tahun ini," katanya

Tawaran moratorium utang yang disampaikan beberapa negara G-8 hendaknya bsia ditingkatkan menjadi usaha mengurangi beban utang. "Pemerintah harus memanfaatkan secara maksimal tawaran dari kreditor itu," katanya.

Ramidi