|
Nasional
Disusun, Kebutuhan Jangka Pendek untuk Aceh
Kamis, 06 Januari 2005 | 16:00 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) diminta segera merinci kebutuhan jangka pendek, khususnya yang terkait dengan rehabilitasi lingkungan di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara pascagempa dan tsunami.
“Dalam satu minggu ini, kebutuhan jangka pendek harus sudah keluar,” kata Liana Bratasida, staf ahli menteri lingkungan hidup bidang lingkungan global, hari ini Kamis (6/1). Rincian ini kata Liana, penting sebagai penyeimbang dari data kebutuhan yang disusun oleh negara donor.
Liana menyatakan beberapa hari ini di kantor perwakilan Persatuan Bangsa-Bangsa telah dilakukan rapat-rapat intensif membahas bencana dan rencana pembangunan yang akan dilakukan di Aceh dan Sumatera Utara. Ia menyatakan bantuan dana dari negara donor jauh lebih penting daripada tenaga-tenaga ahli dalam mengestimasi kebutuhan rakyat Aceh dan Sumatera Utara.
“Karena kita sudah punya banyak ahli. Jangan sampai tugas ini malah diambil instansi lain yang tidak terkoordinasi dan tidak memperhatikan lingkungan,” tegasnya dalam rapat koordinasi posko Aceh yang diselenggarakan di ruang rapat Kalpataru KLH.
Soal serupa diungkapkan Deputi Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Sumber non Institusi Yanuardi Rasudin. Menurut Yanuardi, dalam jangka pendek KLH dan Departemen Pekerjaan Umum (PU) akan melakukan evaluasi sejauh mana terjadinya kontaminasi air pascagempa. “Dalam 1-3 bulan kedepan, kami (KLH) bersama PU akan mengusahakan sumber-sumber air bersih,” tuturnya.
Kedepannya, kata Yanuardi, KLH yang ikut serta dalam tahap rehabilitasi akan menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk merumuskan peta rawan bencana. Peta ini akan memuat perencanaan ruang yang didalamnya meliputi pengelolaan lingkungan. “Pembuatan peta ini akan terus dikoordinasikan dengan departemen dan instansi terkait. Misalnya, Departemen PU atau Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas),” paparnya.
Rapat koordinasi yang digelar KLH dan diikuti berbagai staf dari berbagai sektor ini rencananya akan dilakukan sekali seminggu. “Rapat ini bertujuan untuk menghindari adanya overlapping perencanaan atas daerah Aceh ataupun Sumut dari berbagai instansi,” kata Gempur Adnan, Deputi Bidang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kewilayahan, KLH.
Rr Ariyani
| Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development
|
|
INDEKS BERITA LAINNYA :
|