Nasional

Presiden : Darurat Sipil Tidak Dihapus, GAM Diminta Membantu
Kamis, 06 Januari 2005 | 19:32 WIB

666>TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudoyono kepada pers seusai Konferensi Khusus Para Pemimpin ASEAN Pasca Gempa Bumi dan Tsunami di Jakarta, Kamis (6/1) sore meminta warga Aceh bersenjata membantu penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun, menurutnya status Aceh masih tetap, darurat sipil, tidak dihapus. "Status darurat sipil tidak akan menghalangi rehabilitasi dan rekonstruksi di Nanggroe Aceh Darussalam. Gerakan Aceh Merdeka diimbau membantu penyelamatan masyarakat korban bencana gempa bumi dan tsunami,"katanya.

Menurut Presiden rehabilitasi dan rekontruksi memerlukan biaya yang tidak sedikit. Indonesia, akan bertanggungjawab merehabilitasi Aceh. Dana rehabilitasi yang cukup besar dan sebagian berasal dari bantuan luar negeri perlu diawasi agar tidak ada penyimpangan. "Satu rupiah, satu dolar harus transparan. Tidak akan ada ruang untuk penyimpangan,"ujar Presiden.

Tetapi Presiden tidak bersedia memberikan rincian bantuan dalam bentuk uang baik pinjaman atau hibah."Itu tidak layak dibicarakan pada konferensi ini,"katanya.
Bantuan dari luar negeri tidak hanya sebatas dalam bentuk material. Tapi juga termasuk sumbangan ide dan kerjasama regional.

Menurut Presiden, Indonesia dengan negara-negara tetangga akan mengembangkan sistem peringatan tsunami dini untuk mencegah korban yang lebih besar lagi. Bantuan luar negeri yang dibicarakan dalam konferensi yang dihadiri 15 kepala negara, 15 menteri luar negeri negara asing, 9 pengamat dan pemimpin 9 lembaga internasional ini telah menetapkan langkah konkrit. " Masuk dalam wilayah action bukan komitmen lagi," kata Presiden.

Tindakan nyata yang dimaksud adalah rencana kerja distribusi bantuan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh serta pencegahan bencana tsunami. Indonesia dengan negara Asean lainnya akan membentuk Regional Tsunami Center di Samudra Hindia.

Presiden meminta lembaga keuangan seperti bank dunia segera menyiapkan dana rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. Untuk menghindari utang luar negeri Indonesia yang semakin menumpuk sehingga tidak mengganggu penanggulangan bencana alam.

Presiden juga meminta pengaturan dan kesiagaan penanganan bencana tsunami melalui militer dan sipil. Artinya, penanganan bencana merupakan kerjasama antara militer dan sipil.

Penanganan Aceh, menurut SBY, akan dilakukan dengan membangun kembali kota-kota di Serambi Mekah itu. " Bukan hanya memperbaiki Meulaboh, Calang atau kota lainnya. Tapi akan menata ulang,"katanya. Untuk itu, pemerintah akan memikirkan tata ruang dan pembangunan infrastruktur Aceh.

Agriceli

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           Pengibaran Bendera GAM Letusan Gunung Pinatubo >>selengkapnya ::