Nasional

Dari Sidang Judicial Review UU Pemerintahan Daerah
Jum'at, 07 Januari 2005 | 13:38 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Hakim konstitusi dalam sidang hari Jumat (7/1), mempertanyakan hak konstitusional pemohon yang dilanggar oleh undang-undang (UU) tentang Pemerintahan Daerah. Adanya hak yang dilanggar itu adalah syarat dalam pengajuan suatu permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Hak konstitusional apa yang dirugikan?,” tanya salah satu hakim konstitusi H.A.S Natabaya. Dan Bambang Widjojanto, salah satu kuasa hukum pemohon menyatakan, sebagai lembaga pemantau pemilu, pemohon harus bisa menjamin independensi dari penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). “Dan kalau dari awal independensi itu tidak dijamin maka lembaga pemantau pemilu ini kehilangan hak konstitusionalnya,” jelas Bambang kepada wartawan.

Yang dipermasalahkan oleh pemohon kata Bambang, adalah independensi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Karena dalam pasal 57 UU No 32 tahun 2004 disebutkan bahwa KPUD harus menyampaikan laporan penyelenggaraan Pilkada kepada DPRD. Dan pemohon menruut Bambang menilai, bahwa hal itu “mengindikasikan adanya ketidakmandirian KPUD,” ujarnya. “Sedari awal sudah cacat sistemnya, sudah tidak independen, dan itu bahaya,” jelas Bambang.

Alasan lain yang dikemukakan oleh Bambang adalah adanya conflict of interest. Ia menjelaskan, DPRD terdiri dari orang-orang partai dan mereka adalah orang yang menjaring kandidat. “Mereka itu kan peserta Pilkada, tapi kemudian penyelenggaranya (KPUD) harus bertanggung jawab padanya,” tegas Bambang.

Dalam sidang tersebut, Todung Mulya Lubis, salah satu kuasa hukum pemohon lainnya mempermasalahkan peraturan pemerintah yang mungkin akan mengintervensi kewenangan KPUD. “Kami tidak menyangkal, mungkin diperlukan peraturan-peraturan Pilkada. Namun, tidak seharusnya dibuat peraturan pemerintah, tapi dibuat sendiri oleh KPUD,” jelas Todung. Ia menambahkan bahwa yang paling berhak untuk membuat peraturan tersebut adalah KPUD untuk menjamin kemandirian dan independensi.

Pemohon pengujian UU No 32 tahun 2004 diantaranya adalah Center of Electroral Reform (Cetro), Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW), Jaringan Masyarakat Pemantau Pemilu Indonesia (Jamppi), Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), dan Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi. Perkara mereka terdaftar dengan No 072/PUU-II/2004.

UU tentang Pemerintahan Daerah ini juga dipermasalahkan oleh 15 KPUD yang terdaftar dengan nomor perkara 073/PUU-II/2004. Kedunya disidangkan secara bersama-sama dengan dipimpin oleh hakim konstitusi yang terdiri dari HAS. Natabaya, Maruarar Siahaan, dan I Gede Dewa Palguna. Majelis hakim sendiri memberi kesempatan kepada para pemohon untuk memperbaiki permohonannya dalam waktu 14 hari. Sidang ini akan dilanjutkan untuk waktu yang belum ditentukan.

Indriani Dyah Setiowati

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           Sutiyoso turun dari helikopter Sutiyoso >>selengkapnya ::

INDEKS BERITA LAINNYA :

Pilih Warga Buyat Berniat Cabut Kuasa LBH KesehatanTPDI dan SPI Protes Polisi atas Kasus AdigunaJalur Penyeberangan Banda Aceh-Sabang DibukaEvakuasi Mayat Fokus di Gang dan GedungWarga Buyat Datangi Kantor LBH KesehatanMK Gelar Sidang Pengujian UU PemdaMendagri Drop 250 PNS untuk Pulihkan Pelayanan MasyarakatJalur Darat Meulaboh Normal KembaliSuami Ny. Agian Tak Cabut Permohonan EuthanasiaKapal Amfibi Penyerang Milik AS Berada di Perairan SumateraMenkes : Diare dan Paru-paru Dominasi Penyakit Pasca TsunamiPemerintah Akan Bangun 4 Tempat Pengungsi di Banda AcehSeluruh Panti Asuhan Aisyiah Siap Tampung Anak AcehTrend Keracunan Makanan Meningkat Sepanjang 2004LBH Kesehatan Dituding Kelabui Masyarakat BuyatTiga Anak Aceh Meninggal di RSAB Harapan Kita JakartaPresiden Harus Memerintahkan Panglima TNIWakil Bendahara APHI Tidak DitahanMoratorium Masih Harus DitindaklanjutiPresiden : Darurat Sipil Tidak Dihapus, GAM Diminta MembantuLBH Kesehatan Dituduh Kelabui Masyarakat BuyatLBH Kesehatan dan Newmont BerdamaiKTT Tentang Tsunami Hasilkan KesepakatanPesantren Ngruki Siap Tampung Anak-anak AcehRumah Sakit Singapura Kirim Dokter ke Aceh