|
Nasional
AWG Desak Presiden Keluarkan Kebijakan Baru di Aceh
Jum'at, 07 Januari 2005 | 16:27 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Aceh Working Group (AWG) meminta pencabutan SK Wapres tentang penanggulangan bencana nasional Aceh dan Sumatera Utara. Mereka menilai, SK Wapres tersebut tidak bisa berjalan efektif.
Untuk mengganti kebijakan yang tertuang dalam SK tersebut, Aceh Working Group meminta Presiden untuk mengeluarkan kebijakan di tingkat nasional maupun di daerah bencana.
“Sebuah kebijakan yang jelas, transparan dan efektif, untuk kejelasan penanganan korban bencana di Aceh," kata Rusdi Marpaung, Koordinator Aceh Working Group, Jumat (7/1).
Menurut Rusdi, SK Wapres yang dikeluarkan kabinet SBY berbenturan dengan kondisi darurat sipil di Aceh. Untuk jangka pendek, lanjut Rusdi, tidak akan menimbulkan masalah.
Namun untuk jangka panjang kebijakan tersebut akan memperuncing konflik di Aceh. Saat ini, Aceh dan Srilangka merupakan daerah yang terkena bencana dalam situasi konflik.
Tidak jelasnya kebijakan Presiden dirasa akan memperkeruh suasana. AWG sendiri mengusulkan pada pemerintah untuk menetapkan Aceh sebagai daerah darurat bencana.
Sutarto
| Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development
|
|
INDEKS BERITA LAINNYA :
|