Nasional

Mari Membangun Aceh Berbasis Ekologi
Jum'at, 07 Januari 2005 | 18:02 WIB

TEMPO Interaktif, Bogor:Penataan daerah pesisir pasca Tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara diharapkan dibangun berbasis lingkungan, bukan hanya berbasis fisik belaka.

Menurut Ketua Tim, Prof. Dr. Ali Kodra dalam acara Working Group Recovery Aceh Pasca Tsunami di Gedung Mawar Kampus Baranangsiang IPB, Jumat (8/1, perencanaan pembangunan bisa juga berbasis ekologi dengan membentuk wilayah atau zona. Seperti zona penyangga, zona budidaya, zona perkantoran dan zona pemukiman. Sehingga dimasa yang akan datang wilayah pesisir akan mampu mengurangi dampak bencana tsunami, gelombang pasang maupun banjir.

Pembangunan kembali Aceh pasca Tsunami berbasis
lingkungan akan mempunyai nilai lebih dibanding
pembangunan fisik saja. Penggabungan antara
pembangunan berbasis lingkungan dengan Pembentukan
wilayah/zona juga mempunyai nilai lebih untuk
melindungi daerah tersebut dari ancaman musibah serupa
di waktu mendatang.

Dari hasil pengamatan ahli ekologi IPB, untuk wilayah kerusakan terparah di pesisir di Aceh : Lhok Ngah, Meulaboh dan Banda Aceh, berada di ketinggian 50 sentimeter sampai 300 meter diatas permukaan laut (dpl). "Daerah ini sangat rendah dan rawan bencana, jangankan Tsunami, gelombang pasang saja daerah pesisir langsung terendam,"kata Ali Kodra. Ali menunjukan gambar posisi ke tiga daerah itu berbentuk cekungan diantara
Perbukitan Banda - Seulawah. Sehingga ketika Tsunami
datang ketiga kota ini terendam.

Menurut Wakil Ketua Tim, Dr. Mahmud Raimadoya, sebaiknya proses perencanaan pembangunan Aceh menggunakan pola pendekatan partisipatif, tidak bersifat top down. "Masyarakat, dan stake holders
lainnya harus dilibatkan dalam proses perencanaan.
Jadi jangan hanya dari pemerintah pusat,"ujar ahli
satelit IPB. Luluh lantaknya kota-kota di Aceh bahkan nyaris rata dengan tanah, menurut Mahmud, akibat tidak
adanya penghalang di pesisir.

Untuk kembali menata kembali Aceh menjadi suatu kota
Agro Ekopolitan atau kota berbasis ekologi berwawasan
lingkungan, sebaiknya dibangun melalui sistem
wilayah/zona. Dengan diawali zona laut, zona khusus,
zona perlindungan, zona budidaya, zona perkantoran,
zona permukiman dan pelayanan umum.

Zona khusus terdiri dari daerah pertahanan (Hankam),
Pelabuhan, tempat pelelangan ikan dan tempat rekreasi
pantai. Zona perlindungan diisi dengan sepadan pantai,
muara sungai dan sepadan sungai, seluruh daerah ini
sebaiknya ditanami mangrove atau vegetasi pantai
lainnya. Zona budidaya diarahkan untuk pertanian,
perkebunan dan marikultur.

Zona perkantoran dan pelayanan umum, sebagai pusat
pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat,
termasuk perkantoran swasta, hotel, rumah makan dan
rumah sakit. Terakhir Zona Permukiman yang terletak di
pungung lahan perbukitan dengan fasilitas
pendukunganya, seperti pasar, pusat perbelajaan,
tempat hiburan, sarana olahraga dan infrastruktur
lainnya.

Menurut kajian perhitungannya, tim ahli ekologi
menyebutkan setiap pelaksanaan perencanaan suatu
perkotaan akan menghadapi berbagai kendala. Masalah
utama yang timbul yakni hak milik tanah. Karena warga
akan mempertahankan tanah miliknya, meskipun bisa
melalui ganti rugi belum tentu masyarakat Aceh setuju.
Soal tanah ini bisa menjadi modal awal yang cukup
mahal, belum lagi kebiasaan masyarakat pesisir yang
sudah menyatu dengan daerah pantai, untuk mendekati
tempat mencari ikan sebagai mata pencarian utama
mereka.

Jika dipindahkan ke daratan tentu akan menjadi masalah
baru, "Untuk itu diperlukan pendekatan secara khusus,
jadi untuk membangun suatu kawasan yang berwawasan
ekologi dan lingkungan memang memerlukan biaya besar,
namun di masa yang akan datang akan sangat
bermamfaat,"ujar Alikodra.

Deffan Purnama

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           Letusan Gunung Pinatubo Letusan Gunung Pinatubo >>selengkapnya ::