Fraksi PKS: Tunda Kenaikan Harga BBM

Senin, 10 Januari 2005 | 17:53 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta pemerintah untuk menunda rencana pengurangan subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak) yang akan berdampak pada kenaikan harga BBM pada 2005 ini. "Kami minta pemerintah untuk melakukan beberapa langkah antisipasi untuk mengurangi dampak kenaikan harga BBM," ujar Ketua Fraksi PKS DPR, Untung Wahono di gedung DPR/MPR RI Jakarta, Senin (10/1).

Menurut Untung, pemerintah terutama harus mengantisipasi kenaikan harga barang-barang di pasar sebagai dampak kenaikan harga BBM. "Sekarang saja sudah bisa dilihat sendiri, harga-harga sudah meningkat akibat isu kenaikan harga BBM," ujarnya.

Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR dari Fraksi PKS, Rama Pratama mengatakan, pemerintah harus segera melakukan kebijakan pengawasan pasar yang cepat dan efektif untuk mengantisipasi kenaikan harga. "Pemerintah harus segera melakukan intervensi langsung ke pasar untuk menjamin tidak terjadinya dampak yang meluas akibat kenaikan harga BBM," urainya.

Saat ini, menurut Rama, pemerintah sudah mengeluarkan wacana kenaikan BBM tanpa terlebih dahulu mengantisipasi dampak yang terjadi. "Harga-harga sudah naik gara-gara rencana pemerintah, tapi menteri-menteri itu diam saja," katanya dengan nada tinggi. Menurut Rama, pemerintah selalu memilih kebijakan praktis tanpa mempertimbangkan dampak negatif, tanpa melakukan upaya untuk menyelesaikan masalah secara strategis. "Dan ini selalu terjadi berulang kali," katanya.

Rama menguraikan, tidak adanya data yang baik tentang keluarga miskin, birokrasi yang lemah dan korup, serta mekanisme pengawasan belum tersedia sebagai dasar sistem pemberian subsidi yang efektif dan efesien. "Jadi sistem pemberian subsidi belum tentu sampai kepada masyarakat yang membutuhkan," ujarnya. Apalagi, menurut Rama, kontrol dan pengawasan dalam distribusi subsidi belum dilakukan dengan baik. "Karenanya tidak heran program kompensasi kenaikan harga BBM untuk masyarakat miskin selalu mengalami penyimpangan, selalu," urainya.

Fraksi PKS menganjurkan pemerintah untuk melakukan upaya trobosan peningkatakan penerimaan negara melalui pengurangan kebocoran penggunaan uang negara melalui pemberantasan korupsi dan peningkatan efesiensi pengelolaan BUMN. "Terutama Pertamina yang peranannya krusial dalam hal pengadaan BBM," ujar Rama.

Selain itu, Fraksi PKS juga meminta pemerintah menyiapkan kerangka jangka panjang soal kebijakan energi yang komprahensif. "Harus dimulai upaya sosialisasi pengembangan energi alternatif, serta sosialisasi pemakaian sumber energi yang efisien dalam skala yang luas," kata Rama.

Amal Ihsan