|
Nasional
Lebih Dari 1800 UU Dan Perda Bertentangan
Rabu, 12 Januari 2005 | 11:58 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Taufik Effendi mengatakan, berdasarkan penemuan Goverment Watch, lebih dari 1.800 UU dan Peraturan Daerah yang bertentangan. Akibatnya, kesalahan penafsiran tak bisa dielakkan, dan kemungkinan tindak pidana korupsi menjadi lebih besar.
"Rusaknya bangsa ini karena tidak ada persamaan persepsi," kata Effendi saat menjadi pembicara dalam dialog nasional "Pemberantasan Korupsi di Indonesia", di Gedung Lembaga Administrasi Indonesia, Jakarta, Rabu (12/1).
Menurutnya, rencana kerja yang dibuat harus memiliki konsep yang jelas, komprehensif, inovatif serta mempunyai variabel rasional yang membumi. "Kalau tidak, kita hanya akan mengulang sejarah lama," ucapnya. Selain itu, juga harus ada kompetensi, hubungan yang baik dan komitmen yang kuat.
Eworaswa
| Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development
|
|
INDEKS BERITA LAINNYA :
|
