Nasional

Badan Otorita Pengelola Bantuan Aceh Perlu Dibentuk
Kamis, 13 Januari 2005 | 20:06 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Anggota Komisi Darurat Kemanusiaan (KDK), Hasballah M. Sa'ad meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera membentuk badan otorita yang bertugas mengatur bantuan terhadap korban bencana di Nanggroe Aceh Darussalam. ?Menindaklanjuti gagasan itu harus dengan keputusan Presiden,? kata Hasballah usai jumpa pers di kantor Yayasan Harkat Bangsa, Jakarta, Kamis (13/1).

Hasballah tidak menyetujui penutupan bantuan termasuk relawan asing. Menurutnya, yang penting saat ini adalah pengelolaan yang baik dengan cara satu pintu, sehingga efektif dan efisien. Dia menyatakan, jika bantuan asing ditutup, maka yang akan menderita adalah masyarakat korban bencana.

Hasballah melanjutkan, permasalahannya sekarang adalah tidak adanya suatu badan yang dipercaya kalangan internasional, masyarakat dan korban untuk mengelola bantuan tersebut. Buktinya, kata dia, banyak donatur yang menyalurkan bantuannya tidak melalui institusi formal.

Badan otorita ini harus beranggotakan pihak yang memiliki tingkat penerimaan yang besar baik dari donor maupun korban. Mereka harus bisa menjamin akuntabilitas dan transparansi terhadap bantuan yang diterimanya. Kendati demikian, Hasballah enggan menyebutkan siapa saja yang layak masuk dalam badan tersebut. ?Diantara 220 juta orang indonesia pasti ada. Cuma masalahnya mau atau tidak,? katanya.

Namun, dia menyebutkan beberapa kriterianya. Diantaranya, tidak tercela, tidak korup, punya komitmen yang tinggi, dan mempunyai nurani. ?Saya masih percaya pada SBY dan Jusuf Kalla mereka punya komitmen dan nurani terhadap masalah Aceh. Mudah-mudahan dia tidak salah pilih, ? ucap Hasballah.

Ewo Raswa?Tempo

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           Tanah Longsor Purworejo >>selengkapnya ::