Nasional

PBB akan Kurangi Keberadaannya di Aceh
Jum'at, 14 Januari 2005 | 20:37 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mengurangi keberadaannya di Nanggroe Aceh Darussalam seiring beralihnya fokus bantuan ke arah rekonstruksi dan meningkatnya kemampuan pemerintah Indonesia menangani masalah di Aceh. "PBB memahami kepentingan pemerintah RI untuk membatasi keberadaan warga asing di Aceh," ujar Margareta Wahlstrom, Koordinator Khusus Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk Usaha Penanggulangan Tsunami, kepada pers di Media Center PBB Jumat (14/1).

Ia menyatakan PBB telah mempertanyakan kepada pemerintah Indonesia soal batasan waktu keberadaan militer asing dan pembatasan wilayah warga asing serta dampaknya terhadap operasi kemanusiaan. "Sejauh ini pembatasan tidak menimbulkan masalah dan mengganggu operasi kemanusiaan,"ujarnya.

PBB, katanya, sudah terbiasa beroperasi di daerah konflik dan memiliki standar pengaturan keamanan sambil terus menjalin kerjasama erat dengan pemerintah. Selama ini, katanya, belum ada laporan mengenai hambatan dalam pemberian bantuan akibat konflik di Aceh, baik dari pihak pemerintah maupun GAM. "Jika masalah tersebut muncul, akan diambil langkah-langkah selanjutnya,"tegasnya.

Ia menambahkan, PBB maupun LSM asing akan menaati prosedur yang berlaku mengingat dalam kurun waktu 25 tahun kondisi keamanan di Aceh sarat dengan konflik. "PBB akan bekerjasama dengan pemerintah RI," ujarnya. Sampai saat ini, katanya, belum ada laporan dari warga negara asing di Aceh yang mendapat ancaman.

Walhstrom menilai kekhawatiran pemerintah mengenai masalah keamanan dan perlunya organisasi-organisasi non-pemerintah mendaftarkan diri sebagai hal yang positif. "Demi kebaikan semua pihak, identitas, keberadaan serta tujuan setiap orang perlu tercatat dengan baik,"ujarnya.

Ia menambahkan, masalah utama yang muncul dalam pembicaraan dengan pihak pemerintah adalah bagaimana keberadaan pekerja kemanusiaan internasional termasuk ratusan orang dari organisasi non-pemerintah dapat dimanfaatkan secara produktif. "Jika tidak tertangani dengan baik akan menimbulkan masalah baru bagi pemerintah," katanya.

Ia menjelaskan, yang terpenting saat ini adalah bagaimana lebih mempercepat kerjasama antara berbagai pihak terutama pihak-pihak di dalam sistem PBB dan pemerintah Indonesia. "Keberadaan PBB adalah untuk mengkoordinasikan bantuan internasional dengan pemerintah Indonesia,"tegasnya.

Selain itu, katanya, penyelesaian dan penyusunan kajian yang dilakukan badan-badan PBB, pemerintah dan organisasi non-pemerintah mengenai kondisi kesehatan di seluruh wilayah Pantai Barat telah selesai dilaksanakan. "Pemetaan daerah pengungsi yang penting bagi penyusunan rencana pemerintah dalam menempatkan tenaga sukarelawan, sedang berlangsung,"ujarnya.

Menjawab pemberitaan mengenai PBB meminta bayaran sebesar USD 350 juta untuk mengelola bantuan internasional, ia menegaskan bahwa pemberitaan itu tidak benar. "Hanya sejumlah kecil dari dana sebesar USD 400 juta yang dijanjikan untuk membantu Indonesia digunakan untuk biaya administrasi. PBB tidak mengambil keuntungan sama sekali," bantahnya.

Badriah

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           Sergio Sergio >>selengkapnya ::