|
Nasional
Presiden Menilai Koordinasi di Aceh Masih Lemah
Jum'at, 14 Januari 2005 | 21:53 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Setelah hampir tiga minggu pascabencana gempa bumi dan tsunami di Aceh dan Sumatera Utara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai koordinasi, pengorganisasian dan pengendalian penanganan bencana masih lemah. Meskipun bantuan mengalir deras, tanpa koordinasi yang efektif, hasilnya tidak akan optimal.
Oleh karena itu, Jubir Kepresidenan Andi Malarangeng mengatakan, Presiden Yudhoyono telah memerintahkan Menko Kesra Alwi Shihab dan Panglima TNI Endriartono Sutarto segera memperbaiki koordinasi dan organisasi operasi tanggap darurat di Aceh. ?Sehingga dalam waktu singkat hasil kerjanya dapat ditingkatkan,? kata Andi di Jakarta, Jumat(14/1).
Presiden Yudhoyono berharap, operasi tanggap darurat dapat diselesaikan dalam tiga bulan. ?Sehingga pada 26 Maret sudah dapat dimulai tahap awal rehabilitasi,? kata Andi. Dalam tiga bulan ini, diharapkan pelibatan militer asing sudah dapat dikurangi secara signifikan.
Namun Andi menegaskan, 26 Maret bukan merupakan batas akhir atau dead line bagi bantuan relawan dan militer asing. ?Tapi merupakan target,? tegasnya. Presiden Yudhoyono berharap dengan menetapkan kerangka waktu, semua elemen pemerintah mulai dari TNI, polisi, Bakornas Penanggulangan Bencana dan aparat pemerintah akan terpacu mengerahkan semua sumber dayanya untuk menyelesaikan operasi darurat. ?Yang kita harapkan, saat itu, peran pemerintah dan masyarakat sudah optimal,? katanya.
Dengan batas itu tidak berarti Indonesia menutup pintu bagi bantuan asing. Andi menjelaskan, jika masih dibutuhkan, keberadaan tenaga asing beserta peralatannya masih akan dipertahankan. ?Tapi berupa bantuan kemanusiaan non-militer. Kita harapkan, kita tidak butuh lagi (helikopter) Chinook. Kita tidak butuh lagi kapal induk beserta helikopter Saberhawk-nya, karena truk sudah bisa jalan dari Medan ke Meulaboh,? tambahnya.
Sapto P?Tempo
| Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development
|
|
INDEKS BERITA LAINNYA :
|