Nasional

Pemerintah dan DPR Sepakat Bentuk Badan Otorita Khusus Untuk Aceh
Selasa, 18 Januari 2005 | 00:02 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah dan DPR sepakat membentuk Badan Otorita Khusus untuk menangani pembangunan di Aceh. Badan ini akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Kesepakatan tersebut tercapai dalam rapat konsultasi Presiden dengan DPR. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjelaskan pemerintah masih akan merumuskan apa tugas, wewenang, tanggung jawab, dan akuntabilitas dari badan tersebut.

Menurut dia, pembangunan di Aceh dibagi dalam tiga tahap, yaitu tahap kedaruratan, rehabilitasi, dan rekonstruksi perlu disusun cetak biru yang komprehensif. "Bukan hanya soal fisik, tapi juga nonfisik," katanya.

Rapat kali ini juga membahas soal pendanaan bagi pembangunan di Aceh baik dari sumber luar negeri, APBN, APBD, bantuan masyarakat maupun internasional. Demi menjamin transparansi pemerintah akan menunjuk lembaga pengawas baik dari institusi negara maupun lembaga swasta. Pemerintah dan DPR sepakat akan mengutamakan bantuan yang bersifat hibah.

Ketua DPR Agung Laksono pada kesempatan yang sama mengatakan pemerintah dan DPR juga sepakat untuk membatasi jangka waktu keberadaan pasukan asing di Aceh. Selain itu, DPR meminta pemerintah mengeluarkan payung hukum bagi pembangunan di Aceh. sapto

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           Tanah Longsor Purworejo >>selengkapnya ::