Nasional

Dompet Dhuafa Belum Peroleh Lokasi Rumah Pengungsi
Jum'at, 21 Januari 2005 | 20:23 WIB

TEMPO Interaktif, Banda Aceh: Tim Dompet Dhuafa Republika akan segera mengirimkan surat kepada Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Pengungsi untuk mendapatkan lokasi pembangunan rumah sementara bagi para pengungsi di Nanggroe Aceh Darussalam.

Dompet Dhuafa bekerja sama dengan tim Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada berencana menyumbang rumah sementara bagi para pengungsi sebagai proses relokasi pengungsi.

"Kami memang sedang membuat surat ke Pak Budi Atmadi (Budi Admadi Adipuro, Kepala staf Operasi Penanggulangan Bencana Aceh) untuk mendapatkan lokasi," ujar Nana Mintarti, orang Dompet Dhuafa yang bertanggung jawab mengurusi masalah pembangunan relokasi pengungsi , ketika dihubungi Tempo, Jumat (21/1). "Kami akan menemui camat dan kepala desa setempat untuk mengurus izin pembangunannya," tambahnya.

Menurut Nana, langkah tersebut dilakukan setelah dia mendapat lampu hijau dari Kepala Dinas Perkotaan dan Permukiman Ir. Muwardi Nurdin, seusai rapat koordinasi di pendopo yang menjadi pusat Satkorlak di Banda Aceh, Rabu (19/1) malam lalu.

Sebelumnya, rencana Dompet Dhuafa dan Kagama ini terganjal karena masalah beda standar dan bentuk rumah relokasi dari yang direncanakan pemerintah.
Komandan Satgas Penanggulangan Bencana Alam dari Markas Besar TNI Mayor Jenderal Bambang Darmono bersikeras bahwa semua rumah relokasi untuk pengungsi harus
sesuai dengan rencana pemerintah.

Sebelumnya, Wakil Kepala Dinas Permukiman Chairani, menjelaskan kepada Tempo bahwa setiap unit relokasi akan dibangun lima barak. Masing-masing barak akan diberi sekat untuk menjadi 20 kamar, sehingga setiap barak akan menampung 100 orang. Menurut Chairani, setiap unit relokasi akan dilengkapi dengan sebuah fasilitas umum.

Ada dua organisasi yang sudah menyatakan diri akan membangun rumah relokasi dengan gratis yaitu World Vision dan Walubi. Sementara tempat relokasi
pengungsi lain dibangun oleh beberapa perusahaan seperti PT Hutama Karya, PT Waskita Karya atau juga PT Adhi Karya yang akan dibayar oleh pemerintah.

Purwani Diyah Prabandari