Kader Daerah Pecah Soal Pencalonan Megawati
Minggu, 23 Januari 2005 | 18:06 WIB

TEMPO Interaktif, Solo:Sejumlah kader PDI Perjuangan di Jawa Tengah - yang berada di luar struktur pengurus partai - menyatakan bahwa secara moral rejim Megawati Soekarnoputri tidak lagi memiliki legitimasi untuk kembali memimpin partai tersebut. Kegagalan memperjuangkan amanat konggres di Semarang untuk memenangkan partai dalam pemilu, serta mengegolkan ketua umum sebagai presiden menjadi tanggung jawab pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan yang dipimpin Megawati.

Rangkaian kesimpulan itu dikemukakan oleh Presidium Komite Pembersihan dan Pemurnian (KPP) PDI Perjuangan Jawa Tengah, Didik Wahyudiono. "Logika organisasi modern memang rejim DPP PDIP tidak lagi memiliki legitimasi untuk dicalonkan karena mereka gagalkan memperjuangkan amanat konggres Semarang. Tetapi memang PDI Perjuangan partai yang irasional," kata dia.

Ketidakrasionalan PDIP, lanjut Didik, salah satunya adalah pengkultusan terhadap sosok Megawati yang tidak saja di tingkat basis massa tetapi juga pada elite partai. Pemberian hak preogratif kepada Megawati dalam memimpin partai tanpa batas disebut sebagai salah satu bentuk dari sikap mendewa-dewakan bekas presiden tersebut. "Cek kosong itu harus dihilangkan kalau PDI Perjuangan ingin menjadi partai modern," tandasnya.

Sikap kader di luar jajaran struktur partai ini ditentang oleh kader yang duduk di struktur partai yang menyatakan bahwa keinginan untuk mencalonkan Megawati sebagai ketua umum lagi merupakan harga mati. FX Hadi Rudyatmo, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, menyatakan lima tahun ke depan Megawati masih harus memimpin partai itu. Soal, "Penyebab kegagalan dalam memperjuangkan amanat konggres Semarang bukan Megawati, tetapi orang-orang di sekitarnya," tandasnya.

Rudyatmo menegaskan PDIP memang perlu untuk melakukan pembaharuan dan dibersihkan dari kader-kader busuk. Tetapi hal tersebut tidak berarti menggusur Megawati dari kursi ketua umum karena kepemimpinannya masih diperlukan. Dikatakannya, dari semua tingkatan pengurus partai di Solo memiliki satu sikap untuk mencalonkan kembali Megawati. "Mega menjadi ketua umum lagi adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar," tegas anggota DPRD Solo ini.

Hariadi Saptono, pengurus DPC PDIP Solo lainnya bahkan mengatakan utusan konggres yang tidak mencalonkan Mega dalam konggres di Bali, Maret mendatang merupakan pengkhianat partai. Dia menyebutnya sebagai pengkhianat sehingga meng-halal-kan darah pengkhianat partai tersebut. Hariadi mengancam akan memburu utusan konggres dari Solo bila diketahui tidak mencalonkan Megawati. "Sebagai peringatan agar utusan konggres tidak tergiur politik uang dari pihak luar yang akan mengintervensi konggres dengan calon titipan," tegasnya.

Hal yang sama dikemukakan oleh sejumlah pengurus anak cabang di Solo. Mereka mengancam akan mengerahkan ribuan satgasnya untuk mengawal utusan konggres di Bali. Pengawalan tersebut dimaksudkan semacam karantina agar para utusan tidak terpengaruh gerilya pesaing Megawati. Menurut Ketua PAC Jebres, Indratno, setidaknya 51 bus berisikan satgas dan pendukung setia Mega akan turut ke Bali mengawal utusan konggres.

Menurut Didik Wahyudiono, isu pesaing Mega sebagai calon titipan dari luar partai sengaja dihembuskan oleh inner cycle Megawati agar di dalam konggres nantinya tidak terjadi perubahan apalagi pembersihan kader-kader busuk. Apalagi saat ini muncul isu bahwa panitia konggres akan membuat tata tertib pencalonan yang dimaksudkan menjegal para pesaing Mega. "Bila dalam konggres hanya ada calon tunggal, kegagalan rejim Mega semakin bertambah karena tidak terjadi renegerasi," tukasnya.


Imron Rosyid