Nasional

Jelang Akhir Amnesti Pemerintah Malaysia
Selasa, 25 Januari 2005 | 13:38 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Menjelang berakhirnya masa pengampunan (amnesti) dari pemerintah Malaysia, jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) yang mendaftar untuk mengurus Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) mendekati 300 ribu orang.

"Jumlahnya akan terus mengalami peningkatan karena masa pengampunan akan segera berakhir," ujar Minister Counsellor Urusan Konsuler Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia, Indra Kesuma Oesman kepada Tempo ketika dihubungi melalui telepon internasional, Selasa (25/1).

Pihak KBRI sendiri menurut Indra, melakukan persiapan untuk menghadapi Operasi Buruh Sergap Malaysia yang akan merazia para pendatang ilegal yang masih bertahan setelah amnesty berakhir. Menurut Indra, pihak KBRI mengkonsentrasikan diri pada persoalan perlindungan hukum dan sosial. "Kita sudah menyediakan tenaga pengacara untuk TKI ilegal tersebut, serta tempat penampungan di belakang KBRI," ujar Indra.

Menurut Indra pihak KBRI juga sudah menghimbau kepada pemerintah Malaysia agar melakukan razia dengan memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM). Juga pihak KBRI akan melakukan monitoring selama proses razia tersebut dilakukan. “Namun, kemampuan kita terbatas, karena tidak mungkin semua diplomat kita diturunkan untuk melakukan pengawasan itu," ucap Indra.

Indra mengatakan, dari pertemuan antara pihak Indonesia dan Malaysia di Jakarta, tidak ada pembicaraan soal pelibatan masyarakat sipil sebagai pemantau proses pemulangan dan upaya penanganan yang dilakukan pemerintah. "Yang melakukan pengawasan hanya orang-orang dari KBRI," katanya.

Evy Flamboyan Minanda

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           TKI Di Nunukan Mayat Tenaga Kerja Indonesia >>selengkapnya ::

INDEKS BERITA LAINNYA :

Pilih KBRI Malaysia Belum Temukan Adi Bin AsnawiLaporkan Bantuan Ke Menko KesraDPR Dorong Pemerintah Bentuk Aceh Trust FundLima Penyidik Diperiksa Persidangan Disiplin PolriTerjadi Penurunan, Tinggi Air Masih Diatas Ambang NormalTentara Berjaga di MeulabohPramuka Data Potensi Pengungsi di Kompleks TVRIIsmoko Dijatuhi Hukuman Tak Menjabat Satu TahunSamuel Ismoko Divonis Hari IniBisnis TNI Akan Digabung Dalam Holding CompanyOperasi Kemanusiaan Aceh Ditangani Indonesia Mulai MaretKomisi I Minta Pemerintah Ajukan Nama Panglima TNI BaruPemerintah Janji Tak Intervensi PDI PerjuanganMenhan Bentuk Kelompok Kerja Untuk EfisiensKetua DPR Lantik Tiga PAWMonsanto Menyesal Atas Kasus Penyuapan Di IndonesiaAgung Laksono : Penanggulangan Bencana Perlu Payung HukumPengungsi Aceh Butuh Peningkatan Mutu MakananDPR Menganggap Perlu Dibuat Perpu Penanggulangan Bencana di AcehKapolda Sulteng Himbau Warga Kembali ke Rumah Pasca GempaNessen Tinggalkan Indonesia Hari IniPemerintah Masih Sulit Naikan Gaji Prajurit TNIDPR Desak Presiden Keluarkan Keppres untuk Kementrian dan Departemen BaruPemerintah Tetapkan 26 Maret Sebagai Tenggat Tanggap DaruratPemerintah Indonesia dan GAM Berunding Minggu Ini