Metro

Dimulai, Pengerjaan Sebagian Konstruksi Banjir Kanal Timur
Kamis, 27 Januari 2005 | 16:26 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) mengalokasikan Rp 80,2 Miliar untuk pelaksanaan pembangunan konstruksi Banjir Kanal Timur (BKT) Tahun 2005.

Menurut Pitoyo Subandrio, pimpinan proyek BKT, Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (PIPWACC), kepada wartawan Kamis (27/1) di Jakarta, seluruhnya merupakan dana yang telah disetujui untuk proyek BKT.

Menurut Pitoyo, sejumlah dana dari anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun konstruksi di tanah yang telah dibebaskan Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta tahun 2004 seluas 66,9 hektar. “Kami akan mulai dari lokasi-lokasi yang memungkinkan alat-alat berat masuk,” kata Pitoyo.

Pelaksanaan proyeknya sendiri, menurut Pitoyo, BKT akan memberi kesempatan melalui tender terbuka kepada siapapun peminatnya. Tender yang akan dibuka ini termasuk enam paket konstruksi dan tiga paket konsultan proyek. Tender paket konstruksi ini masing-masing bernilai diatas Rp 10 miliar.

BKT, menurut Pitoyo, menjadi proyek penanganan banjir yang paling radikal selama ini. Toh Pitoyo tak menjamin banjir tak akan terjadi lagi di DKI Jakarta, usai proyek BKT selesai. “BKT bukan segalanya, karena hanya lima sungai yang airnya masuk kanal, disamping itu banyak lokasi-lokasi dalam areal BKT berupa cekungan,” ungkap Pitoyo. Kelak, tak kurang dari 270 kilometer persegi wilayah Jakarta akan masuk daerah kanal pengendali banjir ini.

Menurut perhitungan Pitoyo, jadwal pelaksanaan proyek BKT untuk tahun 2005 akan berlangsung antara bulan April sampai Oktober tahun ini. "Februari sampai Maret, kami usahakan proses tender untuk kontraktornya sudah selesai," kata Pitoyo. Dari luas tanah 66,9 hektar yang akan digarap tahun ini, 24,03 hektar masuk di wilayah Jakarta Utara dan sisanya di Jakarta Timur, termasuk Marunda, Ujung Menteng dan Rorotan.

Proyek kanal pengendali banjir ini, merupakan kerja sama antara Departemen Pekerjaan Umum dan Pemda DKI Jakarta. Menurut Pitoyo, dana dari APBN sebesar Rp 2,5 Triliun akan dipakai untuk penyelesaian konstruksi, sedang dari APBD senilai Rp 2,4 Triliun digunakan untuk pembebasan tanah.

Menurut Pitoyo, pihak pemerintah maupun Pemda DKI, menghindari pinjaman dari negara donor. Juga tidak ada dana dari konsorsium swasta nasional maupun asing, sehingga pembiayaannya kata Pitoyo, murni berasal dari APBN dan APBD.

Kelak, setelah pembangunan selesai, pengelolaan BKT akan diserahkan kepada Unit Manajemen Proyek BKT yang akan mengatur segala sesuatu tentang BKT. "Sekarang sedang dibahas SK Pengelolaannya, itu urusan Menteri PU dan Gubernur DKI," kata Pitoyo.

Agus Supriyanto

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           Korban Banjir >>selengkapnya ::

INDEKS BERITA LAINNYA :

Pilih Saksi: Usul Itu Bukan Dari Puteh.Empat Kesaksian Kasus Ba'asyir DibacakanGOWA Kutuk Penganiayaan Farid FakihBupati Aceh Barat Lantik Pejabat BaruMenteri Kesehatan Nyatakan Telah Laksanakan Program 100 Hari dengan BaikFPI Bantah Terlibat PencurianPolri: FPI Bisa Jadi tersangkaTertunda, Kepulangan Jamaah Haji Asal Banda AcehDi Aceh, Delapan BUMN Lakukan Bersih-BersihMenkes Jamin Obat di Aceh Mencukupi untuk Satu TahunAktivis Lingkungan Tolak Pembangunan LP di Cagar AlamBesok, SBY Panen Raya di SumselAksi Diam Saksi Ba’asyirTim Pembela Ba'asyir Walk Out Dari PersidanganFarid Faqih Jadi TersangkaSidang Perkara Korupsi Let Let Dan Walla DimulaiMA Belum Putuskan Uji Materil Inpres Tentang Jaminan Kepastian HukumPimilihan Kepala Daerah di Aceh DitundaPemerintah Wajibkan Sumbangan Aceh Masuk Rekening KhususTiga Menteri Akan Berunding dengan GAMPemerintah Segera Buat Desk Hukum di AcehPolisi Minta Doa Bisa Tangkap AzahariPemerintah Siap Sambut Kepulangan TKI IllegalSingapura Tetap Tempatkan Pasukannya di IndonesiaWarga Buyat Desak Segera Ada Perbaikan Kesehatan