Nasional

Pemerintahan Yudhoyono Dinilai Tidak Transparan
Jum'at, 28 Januari 2005 | 20:16 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Koalisi untuk Kebebasan Informasi menilai pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak menerapkan prinsip transparansi, selama 100 hari ini. Koordinator Koalisi Agus Sudibyo mengatakan, setidaknya ada tiga kebijakan yang jadi indikasinya.

Pertama, pemerintah tidak menunjukkan niat baik untuk melanjutkan legislasi Rancangan Undang Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik. Kedua, adanya instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7/2004 tentang Penegakan Tertib Kerja Aparatur Departemen Dalam Negeri, yang mewajibkan seluruh jajaran Depdagri untuk menjaga dan tidak membocorkan, dan tidak memanfaatkan rahasia negara.

Ketiga, adanya pejabat dan menteri yang enggan menyerahkan daftar kekayaannya. Padahal, Presiden Yudhoyono sudah menetapkan 21 November 2004 sebagai batas akhir penyerahan daftar kekayaan. "Sampai batas itu dilewati, masih ada tujuh menteri dan pejabat setingkat menteri yang belum melaporkan kekayaannya," ujar Agus dalam diskusi di gedung Dewan Pers di Jl. Kebon Sirih, Jakarta, Jumat (28/1). .

Menurut Sudibyo, indikasi lain yang bisa ditambahkan adalah adanya dua gubernur dan tiga departemen yang menolak ketika Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan mengaudit dana dekonsentrasi, September 2004 lalu. Lainnya, pemerintah juga tidak transparan soal rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Daftar ini bisa diperpanjang dengan masalah lain, seperti; tidak transparannya pemerintah soal hasil otopsi jasad aktivis hak asasi manusia Munir; tidak dipakainya prinsip transparansi dalam pengelolaan sistem pendidikan nasional; dan masih sulitnya akses publik terhadap putusan pengadilan.

Abbdul Manan