Nasional

Kritikan Program 100 Hari, Harus Dijadikan Cambuk Pemerintah
Sabtu, 29 Januari 2005 | 13:19 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Kritikan pencapaian kinerja pemerintah dalam masa 100 hari yang diberikan beberapa kalangan, hendaknya disikapi dengan bijaksana. Pemerintah sebaiknya menjadikan kritikan tersebut sebagai cambuk untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik di masa depan.

"Kitikan 100 hari kepada pemerintah, sebaiknya dijadikan evaluasi awal, agar pemerintah dapat bekerja lebih baik di masa depan," tutur Faisal Basri, pengamat ekonomi yang menjadi salah satu pembicara dalam diskusi Evaluasi 100 Hari Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla, Sabtu (29/1).

Di tempat yang sama Sukardi Rinakit, pengamat politik menyatakan program 100 hari memang tidak dapat dipakai tolok ukur keberhasilan pemerintah, tapi sangat penting sebagai dijadikan momen memberikan sinyal keseriusan pemerintah. "Apabila pemerintah memberikan satu sinyal saja, seperti menangkap koruptor kelas kakap, itu sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat," kata Sukardi.

Menurut Faisal dari segi ekonomi makro, pemerintah diuntungkan dengan pencapaian yang telah diperoleh pemerintah sebelumnya. Indikator membaiknya ekonomi makro itu dapat dilihat dari segi pencapaian di sektor pasar modal, membaiknya peringkat utang, inflasi yang dapat ditekan, serta berkurangnya biaya ekonmi. Namun, katanya pemerintah belum menunjukkan ada perbaikan pada inti permasalahan ekonomi, seperti perbaikan iklim investasi dan pengoptimalan peneriman negara. "Apabila pemerintah benar-benar menjalankan fungsi optimalisasi penerimaan negara, pemasukan pajak bisa digenjot samapai Rp 30 triliun dan penerimaan bea cukai menjadi Rp 5 triliun," kata Faisal.

Faisal menambahkan, optimalisasi penerimaan negara ini membutuhkan pergantian birokrasi di jajaran Eselon I dengan diganti orang-orang yang bekerja lebih optimal dan terbebas dari KKN.

Menurut Sukardi, di masa mendatang pemerintah SBY-Kalla harus menunjukkan perbaikan pada proses koordinasi politik dan kebijakan dan lebih mengadopsi pada gaya kepemimpinan yang lebih tegas. "SBY seharusnya sadar bahwa dia punya kekuatan besar sehingga tidak perlu takut pada siapapun, bertindak lebih tegas dan tunduk pada kepentingan rakyat," katanya.

Adapun Trimedya Pandjaitan, Anggota DPR Komisi III menyatakan pemerintah harus lebih menunjukkan perbaikan penegakan hukum dengan menyelesaikan beberapa kasus hukum, seperti kasus kematian Munir, serta melakukan perbaikan rekrutmen, terutama di jajaran Kejaksaan Agung.

Yuliawati

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           Susilo Bambang Yudhoyono Susilo Bambang Yudhoyono >>selengkapnya ::