Nasional

Pemimpin TNI-Polri Diganti Bulan Februari
Senin, 31 Januari 2005 | 01:23 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku akan mengganti para pemimpin teras TNI dan Kepolisian RI pada Februari ini. Menurut dia, pada tahap awal akan diganti semua kepala staf angkatan yang para calonnya telah diusulkan oleh Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto.

"Panglima TNI sudah berkomunikasi dengan saya dan mengajukan sejumlah nama yang akan dipilih oleh Presiden," kata Yudhoyono dalam wawancara khusus dengan Tempo di kediamannya, Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (29/1) pagi.

Setelah para kepala staf angkatan diganti--Presiden menyebutnya "tertata"--berikutnya adalah penggantian Panglima TNI dan Kepala Polri. Langkah ini dilakukan, menurut Presiden, sesuai dengan janjinya untuk menata kepemimpinan TNI dan Polri setelah 100 hari pemerintahannya.

Penggantian Panglima TNI sebenarnya telah diusulkan oleh Presiden Megawati pada akhir pemerintahannya. Ia meminta DPR menyetujui KSAD Jenderal Ryamizard Ryacudu sebagai pengganti Sutarto, yang menurut Mega sudah mengajukan pengunduran diri.

Namun, Presiden Yudhoyono menarik kembali surat Mega itu sepekan setelah ia dilantik. Langkah ini memicu reaksi dari sebagian fraksi di DPR, yang menganggap Presiden "melecehkan" parlemen. Belakangan, dalam rapat internal pekan lalu, para anggota Komisi Pertahanan DPR mendesak Presiden agar segera mengusulkan penggantian Panglima TNI.

Presiden berpendapat, permintaan para politikus di Senayan "terbalik logikanya" dan "tidak mewakili DPR secara keseluruhan". Yang berkepentingan untuk mempertahankan atau mengganti Panglima TNI, kata dia, adalah Presiden. "Logikanya, calon Kapolri dan Panglima TNI dipilih oleh Presiden dan bukan DPR. DPR hanya setuju atau tidak," tuturnya.

Kecuali ada cacat yang luar biasa, kata Yudhoyono, calon akan diterima DPR. Untuk itu, ia menambahkan, tidak bisa didasarkan pada suka atau tidak suka DPR terhadap sang calon. "Rakyat akan tahu," ia menegaskan.

Menurut Presiden, calon yang akan diajukan sebagai pemimpin baru TNI dan Polri telah dilihat integritas, profesionalitas, pengalaman, dan wawasannya. Khusus untuk calon Panglima TNI, ia menegaskan tidak akan melanggar undang-undang, yakni harus pernah menjadi kepala staf angkatan.

"Rujukannya adalah kapasitas dan integritas seseorang. Tapi biasanya, kalau sudah jadi KSAD, KSAL, KSAU, memiliki peluang untuk menjadi Panglima TNI. Jadi rotasi sangat mungkin dilakukan," kata mantan Kepala Staf Teritorial TNI itu.

Budi S/Bambang H/Toriq/Hanibal/Purwanto

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           Perayaan HUT ABRI di Kemayoran >>selengkapnya ::

INDEKS BERITA LAINNYA :

Pilih PAN Se-Eks Karesidenan Solo Tak Bulat Dukung Sutrisno.Jawa Tengah Tuntut Muktamar Luar Biasa PPPMUI Minta Pemerintah Investigasi Adanya 30 Anak Aceh di BinjaiPengungsi Akan Dipindahkan dari Kampus Unsyiah20 Persen Sawah di Aceh Rusak Akibat BencanaMakin Gencar, Desakan Untuk Muktamar Luar Biasa PPPEmpat Ormas Gugat Panglima TNIUjian Akhir Nasional Masih Belum JelasOrganisasi Islam Inggris Bantu Aceh Melalui NUPengungkapan Dua Saksi Kasus Munir Dinilai Sekadar Komoditas PolitikDua Saksi Mengarah pada Kasus Pembunuhan MunirSGS Elektrik Juara Pertama Kejuaraan Bulutangkis 2005Partai Golkar Susun Juklak Pemenangan PilkadaTidak Semua Sekolah di Aceh Dibangun KembaliTKW Baru Tiga dari Malasyia Meninggal di RS KojaPemerintah dan Masyarakat Turki Bantu Korban TsunamiAmnesti TKI Tidak Diperpanjang LagiPolisi Militer Periksa Penganiaya Farid FaqihPembinaan Atlet Pelatnas Akan Gunakan Sistem KontrakFarid Faqih Mengaku Sempat Dibawa Masuk HutanLSM Turki Gelar Lokakarya Penanganan Aceh Pasca TsunamiJK: Utamakan Pendekatan Kultural dan AgamaMMI Haramkan Mayat Korban Tsunami DibakarPengamat: Pemerintah Perlu Buat Keppres Ukur Kinerja KabinetKesehatan Farid Faqih Diperiksa