Masyarakat Aceh Minta Master Plan Disosialisasikan

Selasa, 08 Februari 2005 | 06:16 WIB

TEMPO Interaktif, Banda Aceh: Warga masyarakat Banda Aceh umumnya menginginkan agar hasil yang dicapai dalam dialog antara pemerintah dengan masyarakat Aceh, mengenai relokasi dan rekonstruksi kota Banda Aceh nantinya, tidak merugikan masyarakat.

Ketua DPRD Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Said Fuad Zakaria mengatakan, pemerintah nantinya harus terbuka dengan konsep-konsep yang ditawarkan dalam master plan. Masukan-masukan dari masyarakat Aceh harus betul-betul ditampung dan dicerna agar tidak menimbulkan konflik sosial nantinya.

Menurutnya, sosialisasi masyarakat harus dilakukan jauh-jauh hari. Masyarakat Aceh harus diberikan pengertian. Selain itu, masalah yang bisa menimbulkan konflik, seperti lokasi dan tanah tempat asal mereka juga harus dipikirkan. "Jangan sampai merugikan masyarakat," ujarnya, Senin (7/2).

Umar, warga Aceh yang mengungsi di kamp pengungsian Ajun, Banda Aceh, mengatakan, kalau pemerintah sudah menyiapkan master plan yang baik nantinya, agar tidak merugikan masyarakat.

Master plan hasil dialog itu juga harus disosialisasikan juga kepada masyarakat untuk mengetahui masyarakat bisa menerima atau tidak. "Pembangunan yang diberikan sesuai dengan yang sudah lenyap. Kalau ada satu orang yang lenyap 10 juta, jangan diganti dengan 5 juta," jelasnya.

Umar menjelaskan, pemerintah harus mencari solusi untuk itu karena banyak bantuan dari luar yang terus mengalir sampai saat ini. Walaupun demikian, Umar juga mengatakan harusnya pembangunan bisa dilakukan secepatnya. "Kalau bisa, dikembalikan ke tempat semula,? usulnya

Dia juga mengatakan relokasi yang sedang diusahakan pemerintah juga baik, tapi tempat yang permanen juga harus dipikirkann cepat. Tentunya, karena berlama-lama di relokasi juga akan menimbulkan masalah baru seperti penyakit dan status sosial masyarakat.
"Kalau bisa juga, pemerintah harus memberikan modal kerja bagi korban tsunami," ujar Umar.

Mukim Desa Lampuuk, Cut M. Daud menyebutkan, dirinya dan warga desanya ingin kembali lagi ke tempat asalnya. Daud bukan tidak mengerti tentang bahaya yang bisa timbul kemudian hari karena desanya yang terletak di bibir laut.

Yang dia maksud adalah kembali ke desa dengan membangun perkampungan di daerah yang lebih tinggi. Di Desa Lampuuk terdapat areal kebun di daerah perbukitan yang tidak tersentuh tsunami. "Luasnya kira-kira dua kilometer persegi, di situ kami ingin dibangun rumah," sebutnya.

Selain itu , dia juga mengharapkan nantinya dialog juga membahas tentang keamanan bagi warga. Masyarakat jangan dilarang dengan peraturan yangmacam-macam. "Asal tidak melanggar aturan Allah dan negara, tidak ada larangan-larangan, harus ada kebebasan," tegas dia. Daud mencontohkan, kalau ada warga yang bekerja di kebun, janganlah disalah sangkakan dengan lain-lain seperti membantu GAM dan sebagainya.

Kemudian dia juga mengharapkan pemerintah menurunkan suatu tim untuk mendata, kemana para warga ingin dipindahkan. Kalau ingin kembali ke desanya, harusnya pemerintah juga memberikan fasilitas buat mereka. "Yang penting jangan merugikan masyarakat," sebut Daud kepada Tempo.

Adi Warsidi-Tempo