Kendali Pembebasan Wartawan Metro TV adalah Deplu
Sabtu, 19 Februari 2005 | 15:07 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Departemen Luar Negeri menjelaskan, para penyandera meminta klarifikasi dari pemerintah RI tentang keberadaan dua wartawan Metro TV di Irak. "Dari penayangan video, mereka (penyandera) meminta agar pemerintah Indonesia mengklarifikasi keberadaan dua wartawan tersebut," ujar Marty Natalegawa, juru bicara Departemen Luar Negeri, saat jumpa pers di Jakarta, Sabtu (19/2).
Untuk itu, kata Marty, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah membuat pernyataan di stasiun televisi Al Jazeera dan APTN Sabtu (19/2) dini hari tadi sekitar pukul 01.00 WIB di istana negara Jakarta. Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan kedua wartawan tersebut benar-benar menjalankan tugas profesi meliput suasana Pemilu di Irak dari sisi kemanusiaan. "Jadi sama sekali tidak melibatkan diri dalam masalah politik atau konflik yang sekarang terjadi di Irak," ujar Marty mengutip pidato presiden.
Ketika ditanyakan apakah ada sejumlah tuntutan materi yang diminta, Marty menolak menjawab. "Kami tidak akan spekulatif dan akan menyikapi dengan hati-hati. Hal-hal yang bersifat operasional tidak akan dijelaskan terlalu terbuka," kata dia.
Kasus penyanderaan kali ini menurut Marty, berbeda dengan kasus TKW Casingkem dan Istiqomah beberapa waktu lalu. Menurut dia, informasi identitas Casingkem dan Istiqomah masih simpang siur saat mereka disandera.
Dengan adanya tim penanggulangan krisis yang dibentuk Deplu kemarin, diharapkan dapat mengulangi keberhasilan pemerintah dalam membebaskan kedua wartawan ini, seperti pada Casingkem dan Istiqomah.
Tim ini, kata Marty, akan berangkat ke Amman Jordania diwakili oleh Ketua Tim Triono Wibowo dan perwakilan dari Metro TV malam ini. Tujuannya untuk memudahkan koordinasi antara KBRI di Amman dan perwakilan dengan negara-negara sekitar.
Tim ini serta pihak-pihak yang terlibat dalam pemanfaatan jalur informal akan dikendalikan oleh Deplu di Jakarta. "Jadi harus 1 pintu," tegas Marty.
Perwakilan dari Metro TV sendiri menjadi anggota tim, sebagai tanggung jawab moral sebagai perusahaan yang mempekerjakan kedua wartawan tersebut. "Walaupun upaya pembebasan ini memang sepenuhnya beban yang dipikul pemerintah," kata Marty.
Selain Triono yang sehari-hari menjabat sebagai Staf Ahli Menlu Bidang Manajemen, ada juga beberapa pihak lainnya di Deplu yang terkait. "Juru Bicara Deplu Yuri Thamrin dan Direktur Informasi Publik Andre Hadi," sebut Marty. Triono sendiri mengaku belum berpengalaman di Timur Tengah.
Ami Afriatni
